BANDUNG – Pelantikan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026 menjadi ironi pahit sekaligus pukulan telak bagi perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) Jawa Barat, Prof. Dr. H. R. Ricky Agusiady, S.E., M.M., Ak., CFrA., yang akrab disapa Prof. Ricky. Menurutnya, di saat pemerintah sibuk membangun ekosistem pendidikan baru yang megah, ratusan PTS justru tengah berjuang mati-matian mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2026.
“PTN-BH kini bertindak seperti kapal keruk raksasa yang menyapu bersih calon mahasiswa melalui berbagai jalur mandiri demi mengejar target keuangan,” ujar Ricky di Bandung, Jumat (24/7/2026).
Baca Juga:BPJS Ketenagakerjaan Permudah Klaim JHT Rp15 Juta via AplikasiGeruduk Mapolda Jabar, Wartawan Desak Usut Tuntas Hotman Paris!
Ricky yang juga menjabat Ketua Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan (YPKP) Badan Penyelenggara USB YPKP Bandung menilai, ketimpangan antara Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan PTS semakin mencolok mata. PTN-BH menikmati subsidi negara, fasilitas mewah, kuota besar, serta regulasi yang longgar. Sementara PTS dipaksa bertarung sendirian merebut “sisa-sisa” mahasiswa yang tidak tertampung di kampus negeri.
“Di satu sisi negara memberikan segalanya kepada PTN-BH, di sisi lain PTS masih dituntut meningkatkan mutu melalui akreditasi ketat dan berbagai regulasi kaku. Biaya operasional membengkak, sementara daya beli masyarakat terus menurun akibat harga kebutuhan pokok yang melambung,” paparnya.
Akibatnya, PTS berada dalam posisi serba salah. Jika menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT), mahasiswa berpotensi pindah ke kampus yang lebih murah. Jika tidak menaikkan, sulit memenuhi standar mutu yang terus didorong pemerintah.
Lebih lanjut, Ricky menilai pembentukan URI justru menunjukkan salah urus prioritas anggaran negara. Pemerintah mengklaim URI sebagai sekolah kepemimpinan untuk mencetak pemimpin bangsa. Namun bagi pelaku pendidikan swasta, langkah tersebut terasa sebagai bentuk pengabaian terhadap PTS yang telah lama menjadi mitra strategis.
“Lebih memilih mendirikan URI baru ketimbang memberikan subsidi atau insentif kepada ratusan PTS yang sudah sekarat. Padahal PTS telah berdiri sebelum Indonesia merdeka dan selama puluhan tahun menampung jutaan anak bangsa yang tidak lolos di PTN,” tegasnya.