JABAR EKSPRES – Persoalan rumah tidak layak huni (rutilahu) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota Cimahi.
Di tengah keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan hunian layak, pemerintah kota menargetkan penanganan hingga 1.390 unit rumah melalui berbagai sumber pendanaan pada 2026.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, Amy, mengatakan pemerintah telah mengalokasikan perbaikan 390 unit rutilahu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi 2026.
Baca Juga:Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Bali, Dewan Komisaris Tinjau IT ManggisBupati Cecep Ajak Warga Viralkan Truk ODOL, Pemkab Tasikmalaya Perketat Pengawasan Demi Jalan Tahan Lama
Setiap penerima bantuan memperoleh Rp25 juta, yang terdiri atas Rp20,44 juta untuk material bangunan dan Rp4,56 juta untuk biaya tenaga kerja.
“Dari total 1.000 unit BSPS yang diajukan, sejauh ini baru sekitar 190 unit yang sudah terverifikasi. Sementara itu, kami juga tengah mengusulkan bantuan keuangan provinsi, yakni sekitar 48 unit di kawasan kumuh dan 10 unit di luar kawasan kumuh,” ujar Amy saat ditemui Jabar Ekspres di kantornya, Rabu (3/6).
Meski demikian, jumlah penerima bantuan pada tahun depan belum dapat dipastikan. Khusus program BSPS, pemerintah daerah masih menunggu proses verifikasi dan validasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Intinya memang belum final semuanya, karena yang BSPS terutama itu kita masih menunggu proses verifikasi dan validasi dari Kementerian PKP untuk kepastiannya. Jadi, mudah-mudahan sih harapannya bisa mencapai 1.000 penerima sesuai dengan usulan dari Wali Kota,” kata Amy.
Menurut dia, target penanganan rutilahu pada 2026 merupakan gabungan dari berbagai skema bantuan yang telah diajukan pemerintah daerah.
“Kalau jumlah itu kan, kalau target ya, kita sudah mengusulkan BSPS 1.000 unit. Ditambah yang dari APBD Kota Cimahi sebanyak 390 unit, lalu bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat 48 unit, ditambah lagi 10 unit, sehingga totalnya menjadi 58 unit,” ujarnya.
Amy menjelaskan, seluruh usulan program tersebut masih berada dalam tahap pengajuan. Namun secara keseluruhan, kebutuhan penanganan yang telah dipetakan pemerintah daerah untuk tahun depan mencapai 1.390 unit rumah.
Baca Juga:Diduga Korsleting Listrik, Satu Rumah di Pamijahan Bogor Ludes TerbakarLibur Iduladha, Jalur Puncak Bogor Mulai Dipenuhi Kendaraan Wisatawan
Besarnya angka kebutuhan tersebut tidak terlepas dari masih tingginya jumlah rutilahu di Kota Cimahi. Kondisi itu diperparah oleh keterbatasan lahan yang membuat penyediaan hunian layak semakin menantang.
Ia mengakui sebagian kawasan permukiman di Kota Cimahi masih masuk kategori kawasan kumuh. Situasi tersebut membuat upaya penanganan tidak dapat dilakukan secara cepat karena terbatasnya ruang untuk pengembangan kawasan hunian baru.