“Jumlah rutilahu di Cimahi itu cukup besar sebenarnya. Jadi, masih kurang sekali sebenarnya. Dikarenakan memang sebagian besar perumahan atau kawasan di Cimahi itu bisa dikategorikan sebagai kawasan kumuh,” kata Amy.
Menurut dia, keterbatasan lahan menjadi hambatan utama dalam penyediaan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan hunian vertikal.
“Tentunya menyebabkan untuk membangun rumah yang layak huni itu agak sulit karena keterbatasan lahan. Jadi, memang kalau program jangka panjangnya kita pasti harus vertical housing karena kan keterbatasan lahan,” ujarnya.
Baca Juga:Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Bali, Dewan Komisaris Tinjau IT ManggisBupati Cecep Ajak Warga Viralkan Truk ODOL, Pemkab Tasikmalaya Perketat Pengawasan Demi Jalan Tahan Lama
Pemerintah Kota Cimahi berencana mencari lahan yang memungkinkan untuk pengembangan hunian vertikal, khususnya rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Konsep tersebut diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi angka rutilahu sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang semakin terbatas di Kota Cimahi.
Namun sebelum pembangunan hunian vertikal direalisasikan secara luas, pemerintah daerah tetap mengandalkan program perbaikan rutilahu yang selama ini berjalan. Intervensi akan terus dilakukan terhadap rumah-rumah yang belum memenuhi standar kelayakan melalui bantuan dari APBD maupun pemerintah pusat.
“Nanti kita akan perbanyak vertical housing itu. Nah, sebelum sampai ke sana ya tentunya kita pakai program rutilahu dulu. Jadi, rumah-rumah yang tidak layak ini coba kita intervensi dengan bantuan baik dari APBD kota ataupun APBD pusat dari kementerian,” tutup Amy. (Mong)