JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim meminta masyarakat tidak salah kaprah dalam menilai kinerja pemerintah dalam penanganan berbagai persoalan di wilayah Kota Bogor, seperti masalah infrastruktur, kebencanaan, dan persoalan lainnya
Dedie menegaskan, tidak semua persoalan di wilayah Kota Bogor menjadi kewenangan pemerintah daerah karena terdapat pembagian tanggung jawab antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat/nasional.
Ia pun menekankan, Pemkot Bogor hanya dapat menangani persoalan yang menjadi kewenangannya secara langsung, sementara untuk wilayah di luar kewenangan harus dikoordinasikan dahulu dengan instansi terkait.
Baca Juga:ART di Cileungsi Tewas Diduga Disiksa Rekan Kerja, Tubuh Korban Disiram Air Panas BergantianJalan Kasep Digeber, Pemkab Tasikmalaya Targetkan Dua Tahun Lagi Seluruh Jalan Mulus
“Ya yang bisa kami eksekusi, kami eksekusi. Tetapi kalau tidak bisa, jangan Pemkot Bogor dong. Ada kewenangan Jawa Barat, ada yang kewenangan nasional,” ujar Dedie di Kota Bogor, Senin (1/6/2026).
“Jadi memang banyak hal yang harus kita pahami. Ada pengetahuannya. Kita harus bisa membedakan mana yang menjadi kewenangan pemerintah kota, provinsi, maupun pusat. Jadi jangan sampai terjadi salah persepsi di masyarakat,” katanya.
Dedie menilai, pemahaman mengenai batas kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat sangat penting agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat bahwa seluruh persoalan di lapangan dapat diselesaikan oleh pemerintah kota.
Ia juga bahkan ikut meminta kepada seluruh wartawan agar membantu dengan menyampaikan informasi kepada publik tetap mempertimbangkan konteks secara menyeluruh, tidak hanya dari satu sisi.
“Jangan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa semua seolah-olah bisa ditanggulangi oleh pemerintah kota. Jadi jangan cuma nulis, tetapi juga ada cover both side,” katanya.
Adapun saat ini, Pemkot Bogor disampaikan Dedie terus melakukan penanganan berbagai persoalan di seluruh wilayah Kota Bogor sesuai kewenangannya, sekaligus melakukan intervensi pada titik-titik yang memungkinkan untuk segera ditangani.
Di sisi lain, Dedie juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terus dilakukan untuk menangani berbagai persoalan pada lokasi-lokasi di wilayah Kota Bogor yang berada di luar kewenangan daerah.
Baca Juga:Begal Spesialis Curanmor Dibekuk, Motor Balik ke Pemilik dengan Model BaruSeuri Imah Sunda Resmi Hadir di Dago Bandung, Tawarkan 16 Sambal dan Pengalaman Kuliner Khas Tatar Pasundan
“Kalau ada kejadian-kejadian tertentu pastinya sedikit butuh waktu, butuh koordinasi, butuh ngobrol lintas pihak supaya tidak ada yang salah. Jadi kami prioritaskan mana yang kewenangan kami, mana yang bisa langsung dieksekusi, kami eksekusi, selebihnya kami koordinasikan dengan yang lebih berwenang,” ucapnya.