JABAR EKSPRES – Pemerintah mempercepat langkah peningkatan keselamatan perkeretaapian nasional dengan menyiapkan anggaran jumbo senilai Rp4 triliun.
Dana yang dialokasikan Presiden Prabowo Subianto itu akan difokuskan untuk menekan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang melalui pembangunan flyover, underpass, hingga penguatan fasilitas keselamatan di ribuan titik rawan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan anggaran tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membenahi sistem keselamatan kereta api yang selama ini masih menghadapi banyak tantangan, khususnya di perlintasan sebidang.
Baca Juga:Dapur MBG di Tamansari Bogor Kebakaran, Diduga Dipicu Kebocoran Gas Saat Ganti TabungBahlil Pastikan Ekspor Gas Aman di 2026, Industri Tak Perlu Khawatir
Usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Dudy menjelaskan bahwa kebutuhan mendesak untuk penanganan perlintasan sebidang sebenarnya diperkirakan hanya sekitar Rp800 miliar.
Namun pemerintah telah menyiapkan dana jauh lebih besar agar pembenahan bisa dilakukan secara menyeluruh.
“Bukan kurang. Presiden menganggarkan Rp4 triliun, tapi setelah perhitungan kami itu, kurang lebih hanya membutuhkan sekitar Rp800 miliar untuk perlintasan sebidang,” kata Menhub.
Sisa anggaran nantinya akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti flyover dan underpass di berbagai titik prioritas.
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi potensi kecelakaan antara kereta api dan kendaraan di jalan raya.
Kementerian Perhubungan mencatat terdapat 1.638 lokasi yang membutuhkan peningkatan fasilitas keselamatan. Titik-titik tersebut akan dilengkapi berbagai sarana pendukung seperti petugas penjaga, pos jaga, alat komunikasi, hingga sistem mekanikal dan elektrikal.
“Jadi nanti mungkin sisa dananya yang Rp4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass. Itu banyak yang perlu dipasang 1.638 titik,” jelas Menhub.
Baca Juga:ESDM Siapkan Aturan Baru untuk Migas Nonkonvensional, Pertamina Jadi Ujung TombakHampir 1 Dekade Pimpin Puskesmas Cisarua, Kepala Pusat Jadi Sorotan Usai Viral Polemik Pelayanan
Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan standar keselamatan transportasi rel di Indonesia sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan maupun penumpang kereta api.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah memulai program penanganan perlintasan sebidang melalui kick off pada 5 Mei 2026.
Dalam program tersebut, seluruh pihak sepakat menutup 172 perlintasan sebidang berisiko tinggi yang memiliki lebar jalan kurang dari dua meter. Penutupan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi potensi kecelakaan fatal.