JABAR EKSPRES – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan lagi memangkas kuota ekspor gas pada 2026.
Kepastian ini diberikan untuk menjaga kepercayaan pelaku industri migas setelah sebelumnya terjadi penyesuaian ekspor LNG demi memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
“Saya janji kepada bapak-ibu semua, 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market atau pun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri,” ujar Bahlil dikutip dari ANTARA, Kamis (21/5).
Baca Juga:ESDM Siapkan Aturan Baru untuk Migas Nonkonvensional, Pertamina Jadi Ujung TombakHampir 1 Dekade Pimpin Puskesmas Cisarua, Kepala Pusat Jadi Sorotan Usai Viral Polemik Pelayanan
Dalam agenda IPA Convex di Tangerang, Banten, Rabu, Bahlil menegaskan seluruh kontrak ekspor gas yang sudah disepakati dengan pembeli luar negeri akan tetap berjalan tanpa pengurangan kuota.
Menurutnya, kebijakan penyesuaian ekspor yang terjadi pada 2025 merupakan langkah darurat akibat lonjakan kebutuhan LNG domestik yang melampaui proyeksi pemerintah. Saat itu, Indonesia mengalami kekurangan sekitar 50 kargo LNG sehingga pemerintah harus mengalihkan sebagian pasokan ekspor untuk kebutuhan nasional.
Di sisi lain, sejumlah pengelola wilayah kerja migas sebelumnya telah lebih dulu mengikat kontrak dengan pasar luar negeri. Hal tersebut terjadi karena pada tahap pengembangan proyek atau plan of development (POD), pasar domestik dinilai belum mampu menyerap seluruh produksi LNG yang direncanakan.
Bahlil mengatakan kondisi tersebut kini mulai dibenahi seiring dorongan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan energi nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Pemerintah pun mengambil jalan tengah dengan menunda sebagian pengiriman ekspor ke tahun 2026 agar kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi tanpa harus mengganggu kontrak jangka panjang secara permanen.
“Sekarang semuanya sudah saya setujui untuk ekspornya. Semuanya sudah saya tanda tangan, nggak ada lagi (pemotongan ekspor). Biarlah kebutuhan dalam negeri kami putar otak,” ujar Bahlil.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan pasar domestik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang kesulitan mendapatkan pembeli gas dari luar negeri. Pemerintah akan melibatkan sejumlah BUMN dan perusahaan nasional sebagai calon penyerap gas dalam negeri.
Baca Juga:Peternakan di Cariu Bogor Ludes Terbakar, 60 Ribu Ayam dan 8 Domba Ikut Terpanggang dengan Kerugian 6,5 MiliarRibuan Botol Miras Gagal Edar, Diduga akan Dipasarkan Jelang Laga Terakhir Persib
Beberapa perusahaan seperti PLN dan PGN disebut siap menjadi offtaker agar proyek-proyek gas tetap berjalan dan investasi sektor migas terus berlanjut.