BANDUNG – Badan Kerja Cabang (Bakercab) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Bandung. Melalui Ketua Bakercab GMNI Bandung, Halim Mulia, organisasi mahasiswa tersebut mendesak DPRD Kota Bandung menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bandung yang tengah dibahas.
GMNI menilai LKPJ tidak boleh hanya menjadi formalitas tahunan tanpa evaluasi kritis terhadap kondisi nyata masyarakat. Menurut mereka, DPRD sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menguji secara objektif capaian pemerintah berdasarkan fakta di lapangan.
“Berbagai persoalan strategis masih menjadi beban masyarakat Kota Bandung. Mulai dari persoalan korupsi, lemahnya tata kelola birokrasi, sampah yang tak kunjung selesai, kemacetan kronis, kualitas pendidikan yang belum merata, hingga menurunnya kualitas pelayanan publik,” ujar Halim Mulia, Senin (11/5/2026).
Baca Juga:Kodam III/Siliwangi Tekankan Peran Strategis Pengusaha MudaPangdam Siliwangi Apresiasi Satgas Yonif 301 Sukses Amankan Freeport
GMNI Bandung juga menilai pemerintah kota belum mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil. Di tengah berbagai klaim keberhasilan pembangunan, warga disebut masih menghadapi tingginya angka pengangguran, mahalnya kebutuhan hidup, serta lemahnya akses terhadap pelayanan dasar.
Menurut GMNI, LKPJ seharusnya menjadi cermin keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat, bukan sekadar dokumen administratif yang disahkan setiap tahun. Karena itu, apabila berbagai persoalan mendasar masih belum terselesaikan, DPRD dinilai wajib menolak LKPJ tersebut.
Tak hanya mengkritik eksekutif, GMNI Bandung juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kota Bandung. Mereka mengingatkan agar lembaga legislatif tidak terjebak dalam kompromi politik yang mengabaikan kepentingan publik.
“Jika DPRD tetap menerima LKPJ tanpa evaluasi serius, maka publik dapat menilai telah terjadi persekongkolan antara legislatif dan eksekutif,” tegas Halim.
Dalam pernyataannya, GMNI Bandung menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD dan Pemerintah Kota Bandung, di antaranya mendesak penolakan LKPJ secara terbuka, evaluasi total terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), transparansi penggunaan anggaran, hingga prioritas penyelesaian persoalan sampah, kemiskinan, pendidikan, transportasi, dan pengangguran.
Selain itu, GMNI meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara independen tanpa intervensi kepentingan politik praktis.
GMNI Bandung menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan LKPJ serta membuka ruang konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil untuk memastikan aspirasi publik tidak diabaikan dalam proses politik di DPRD Kota Bandung. (bbs)