JABAR EKSPRES – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyoroti hasil survei terbaru dari Litbang Kompas sebagai “rapor” kinerja Pemerintah Kota Bandung, khususnya dalam sektor ekonomi.
Meski angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, Farhan menegaskan masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, terutama terkait tingkat kedalaman kemiskinan.
Dalam keterangannya, Farhan menyebut bahwa hasil survei tersebut mengungkap dua persoalan utama yang perlu menjadi fokus pemerintah. Salah satunya adalah belum optimalnya upaya pengendalian kemiskinan di Kota Bandung.
Baca Juga:Jembatan Ambruk di Rumpin, Rumah Warga Ikut Roboh: Motor, Emas, dan Tabungan Rp50 Juta HanyutTekankan Ekonomi Kerakyatan, Ahmad Luthfi Minta Bank Jateng Prioritaskan KUR
“Walaupun angka kemiskinan kita turun, ternyata masyarakat yang masih berada dalam kelompok miskin justru mengalami kondisi yang lebih berat. Mereka masuk dalam kategori miskin ekstrem dan sangat miskin,” ujar Farhan, Jumat (17/4).
Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan. Penurunan jumlah penduduk miskin secara kuantitatif tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh. Justru, kelompok masyarakat yang tersisa dalam kategori miskin menghadapi tekanan ekonomi yang semakin dalam.
Fenomena ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bandung. Farhan menegaskan bahwa kebijakan ke depan tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup mereka yang masih berada dalam garis kemiskinan.
“Kita harus memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh kelompok paling rentan. Jangan sampai angka statistik terlihat membaik, tetapi realitas di lapangan justru menunjukkan kondisi yang semakin berat bagi sebagian warga,” katanya.
Sejumlah faktor diduga menjadi penyebab meningkatnya kedalaman kemiskinan, di antaranya adalah terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta ketimpangan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Pemerintah Kota Bandung pun berencana memperkuat berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah tersebut mencakup peningkatan pelatihan keterampilan kerja, dukungan terhadap pelaku usaha mikro, serta optimalisasi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas lokal, dinilai menjadi kunci dalam mengatasi persoalan kemiskinan secara lebih komprehensif.
Baca Juga:Diduga Alami Gangguan Jiwa, Mahasiswa di Dramaga Bogor Bacok Bibinya Usai Salat SubuhBerawal dari Nongkrong Pemuda, Polisi Bongkar Peredaran Obat Keras di Bogor
Farhan juga menekankan pentingnya data yang akurat dalam merumuskan kebijakan. Ia memastikan bahwa pemerintah akan terus memperbarui basis data kemiskinan agar program yang dijalankan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.