JABAR EKSPRES – Kepemimpinan Wali Kota Banjar, Sudarsono, dan Wakil Wali Kota, Supriana, jadi sorotan publik. Bukan karena prestasi yang baru diraih, melainkan karena gelombang kritik yang dialamatkan kepada salah satu program unggulan mereka saat kampanye Pilkada 2024, yakni Kartu Berdaya.
Kritik tersebut mencuat setelah sebuah unggahan di grup Facebook Kota Banjar Patroman yang membahas mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wali Kota Banjar.
Dalam unggahan itu disebutkan kekayaan Sudarsono mencapai Rp7,5 miliar yang diklaim berasal dari hasil usaha properti selama 20 tahun. Alih-alih mendapatkan apresiasi atas keberhasilannya dalam bisnis pribadi, kolom komentar justru dipenuhi dengan keluhan masyarakat mengenai realisasi janji politik.
Baca Juga:Harta Kekayaan Wali Kota Banjar Sudarsono Tembus Rp7,5 Miliar, Klaim Hasil Usaha Properti Selama 20 TahunRipuh, Dedi Mulyadi Pinjamkan Mobil Dinas Alphard ke Wali Kota Banjar
Sejumlah akun netizen secara terang-terangan mempertanyakan efektivitas Kartu Berdaya. Kartu berwarna kuning yang dahulu dibagikan sebagai instrumen pemenangan ini dijanjikan mampu memberikan berbagai manfaat bantuan, mulai dari bantuan uang tunai hingga dukungan sektor pertanian. Namun, masyarakat merasa janji tersebut belum terealisasi secara nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Akun Facebook bernama Qillan R Imano, misalnya, menuliskan kekecewaannya terkait mekanisme penarikan kartu tersebut yang dianggap tidak jelas. Ia menyebutkan bahwa warga diminta memilih jenis bantuan, namun setelah kartu ditarik, bantuan yang dijanjikan tidak kunjung datang. Senada dengan itu, akun Santri Loka mengingatkan warga agar tidak mudah tergiur dengan janji berbentuk kartu di masa mendatang.
Kritik tidak hanya datang dari perseorangan di media sosial. Organisasi mahasiswa, DPC GMNI Kota Banjar, turut memberikan pernyataan keras. Ketua DPC GMNI Kota Banjar, Septian Lestari, menegaskan bahwa keberpihakan kebijakan pemerintah tidak bisa hanya diukur dari banyaknya jumlah kartu yang dibagikan kepada masyarakat. “Kartu tersebut benar-benar memberikan manfaat atau hanya sekadar alat pencitraan politik,” katanya.
Septian menyoroti masalah mendasar di Kota Banjar yang menurutnya belum terselesaikan oleh program tersebut. Di sektor pendidikan, ia mencatat masih adanya warga yang putus sekolah pada tingkat SD dan SMP akibat kendala ekonomi. Begitu pula di sektor kesehatan, akses layanan dasar dinilai belum merata meskipun program BPJS sudah berjalan. Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan kebijakan yang dampaknya terasa langsung daripada sekadar kartu bernama ‘Berdaya’.