JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera membuka kembali operasional tambang berizin di wilayah Bogor Barat, meski proses evaluasi masih berlangsung.
Desakan ini muncul saat warga Bogor Barat menggelar aksi damai di Gedung Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Senin (4/5).
Rudy menyampaikan, penghentian aktivitas tambang telah memukul perekonomian masyarakat di sejumlah kecamatan, seperti Rumpin, Gunung Sindur, Parung Panjang, dan Cigudeg.
Baca Juga:Wisatawan Wanita Asal Jakarta Ditemukan Tewas Usai Hanyut di Curug Cisadane BogorSummarecon Gelar Operasi Katarak Gratis di Bogor, Pulihkan Penglihatan 126 Warga
“Kami sudah berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Barat. Kami meminta selama masa evaluasi, tambang yang berizin bisa segera dibuka,” ujar Rudy kepada wartawan, Senin (4/5/2026).
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor tetap menghormati kewenangan Pemprov Jawa Barat dalam melakukan evaluasi, termasuk melalui kajian akademis terhadap aktivitas pertambangan.
“Tugas kami menyampaikan aspirasi, yang menjadi kewenangan provinsi kami sampaikan ke atas,” tegasnya.
Selain menyoroti dampak ekonomi, Politisi Partai Gerindra itu juga mengungkapkan bahwa bantuan sosial bagi masyarakat terdampak hingga kini belum terealisasi.
Kondisi ini semakin memperberat beban warga yang menggantungkan hidup pada sektor tambang.
Sebagai langkah solusi jangka menengah, Pemkab Bogor tengah menyiapkan pembangunan jalan khusus tambang.
Proyek tersebut kini memasuki tahap penetapan lokasi, dengan target pembebasan lahan rampung pada 2026.
Baca Juga:Wisatawan Wanita Asal Jakarta Ditemukan Tewas Usai Hanyut di Curug Cisadane BogorPemerintah Tegaskan Harga Minyakita Tetap Terkendali, Penyesuaian HET Bukan Dampak Program B50
“Jika pembebasan lahan selesai, pembangunan bisa segera dimulai agar aktivitas tambang tidak mengganggu jalan umum,”ucapnya.
Ia menambahkan, ke depan operasional tambang harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan menjaga keseimbangan dengan sektor lain.
Menurutnya, dukungan pendanaan dari pemerintah maupun pihak swasta menjadi kunci agar aktivitas pertambangan berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.