“Alih-alih memprioritaskan ‘mobil rakyat’ yang jelas manfaatnya bagi mobilitas warga, kebijakan justru sering kali lebih condong pada pengadaan mobil dinas pejabat yang menelan anggaran miliaran rupiah,” ucapnya.
Djoko memaparkan, dalam hal ini transportasi umum seakan-akan hanya diingat sebagai simbol kerakyatan saat pendaftaran ke KPUD, namun segera terlupakan setelah kursi kekuasaan diraih.
“Hingga saat ini, baru sekitar 8 persen atau 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern,” paparnya.
Baca Juga:Pengamat Sebut Transportasi Umum Pedesaan Dinilai Penting Guna Dorong PerekonomianDahaga Transportasi Umum di Bandung, Harapan Warga pada Moda yang Manusiawi
Djoko menilai, melalui skema Buy The Service (BTS), langkah maju ini telah diambil oleh 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.
“Meredupnya eksistensi transportasi umum di daerah, bukan sekadar hilangnya deretan kendaraan di jalanan, melainkan awal dari efek domino yang mengguncang sendi-sendi kehidupan masyarakat,” imbuhnya.
“Fenomena ini menciptakan lubang aksesibilitas yang memukul warga di pelosok desa hingga pinggiran kota secara mendalam,” pungkas Djoko. (Bas)