JABAR EKSPRES – Di tengah pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat, warga Kota Bandung semakin merasakan dahaga akan transportasi umum yang layak, terjangkau, dan benar-benar terhubung satu sama lain.
Kota dengan penduduk hampir 2,5 juta jiwa itu kini berada di persimpangan: melanjutkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, atau membenahi transportasi massalnya secara serius.
Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Bandung kerap keluarkan sejumlah wacana terkait transportasi publik, mulai dari penguatan armada angkutan kota, revitalisasi layanan bus, hingga konsep integrasi antarmoda. Namun di lapangan, kebutuhan warga akan sistem yang lebih nyaman dan manusiawi masih jauh dari terpenuhi.
Baca Juga:Ogah Imbang, Persib Maunya Menang!Jung Sang Penyelamat! Persib Menang Dramatis 10 Pemain, Dewa United Dipaksa Pulang Tanpa Gol
“Bandung tuh butuh transportasi umum yang bener-bener bisa diandalkan. Enggak tiap kali harus nunggu lama, atau berpindah moda tanpa arah,” kata Rina (29), warga Antapani, yang setiap hari bekerja di kawasan Dago.
Keluhan serupa muncul dari banyak pengguna. Salah satu masalah utama adalah kurangnya halte yang benar-benar layak. Banyak halte bus yang kondisinya buruk, atap rusak, kursi tak terawat, hingga minim penerangan. Tak sedikit pula halte yang berada di titik yang tidak strategis, sehingga perpindahan dari satu moda ke moda lainnya menjadi sulit.
“Halte bus di Bandung banyak yang seperti formalitas saja. Ada bangunannya, tapi tidak membuat orang merasa aman atau nyaman menunggu,” ujar Dadan, pengamat transportasi UPI.
Menurutnya, kualitas halte adalah salah satu elemen paling mendasar untuk menciptakan pengalaman transportasi umum yang baik.
Wacana integrasi transportasi sebenarnya sudah lama bergulir, terutama setelah hadirnya layanan bus kota dan rencana penguatan BRT sebagai moda transportasi yang miliki jalur mobilitas khusus.
Namun hingga kini, konektivitas yang mulus masih sulit diwujudkan. Rute antarmoda sering tidak sinkron, jadwal tidak pasti, dan sistem pembayaran belum sepenuhnya terintegrasi.
“Pengguna itu butuh kepastian. Kalau moda A turun jam sekian, moda B harus tersedia. Selama itu belum ada, orang akan tetap memilih kendaraan pribadi,” tegas Dadan.
Baca Juga:Eiger Adventure Land Jadi Mitra Menko PMK–BNPB Menghijaukan PuncakKolaborasi Humas Jadi Pondasi Kepercayaan Publik, Pesan Tegas Menkomdigi di AMH 2025
Tanpa transportasi umum yang kuat, Bandung terus menanggung beban kemacetan yang kian mengkhawatirkan. Data Dishub Kota Bandung menyebutkan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi mencapai lebih dari 7 persen per tahun. Sementara kapasitas jalan nyaris tak bertambah.