JABAR EKSPRES – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai bahwa, hilangnya transportasi umum di daerah bukan sekadar masalah kemacetan atau mobilitas belaka.
Akan tetapi, Dewan Penasehat MTI Puat, Djoko Setijowarno mengatakan, ini adalah krisis energi dan aksesibilitas yang mengancam kesejahteraan warga dan kualitas hidup generasi mendatang.
“Sudah saatnya Inpres Transportasi Umum diterbitkan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Jumat (27/3/2026).
Baca Juga:Pengamat Sebut Transportasi Umum Pedesaan Dinilai Penting Guna Dorong PerekonomianDahaga Transportasi Umum di Bandung, Harapan Warga pada Moda yang Manusiawi
Menurut Djoko, masyarakat perlu menagih komitmen Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka terkait transportasi publik.
“Sebagaimana janji mereka di masa kampanye Pilpres ke delapan, yakni 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024,” bebernya.
Diketahui, pada kampanyenya Prabowo Subianto sempat menyampaikan, jika dalam hal ini Indonesia harus berani seperti di negara lain, angkutan di kota-kota besar bila perlu diberikan subsidi 100 persen.
Begitu pun pernyataan kampanye Gibran Rakabuming Raka pada 2024 lalu, menurut Wapres angkutan umum perkotaan akan diberikan subsidi.
Merujuk data Kementerian ESDM periode 2025, sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia dengan porsi 52 persen atau setara 276,6 juta barel.
Posisi ini diikuti oleh sektor industri yang menyerap 180,9 juta barel alias 34 persen, sektor ketenagalistrikan sebesar 42,5 juta barel atau 8 persen, serta sektor penerbangan (aviasi) sebanyak 31,9 juta barel alias 6 persen dari total konsumsi nasional.
Sedangkan berdasarkan data Kementerian ESDM periode 2012, sebanyak 93 persen BBM subsidi dinikmati kendaraan pribadi, dengan komposisi 43 persen sepeda motor dan 50 persen mobil.
Baca Juga:Rendahnya Keberpihakan Pemerintah Membenahi Transportasi Umum, Pengamat Pertanyakan Janji Presiden BBM Non Subsidi Naik, Masyarakat Pertimbangkan Beralih ke Transportasi Umum
Sementara untuk kendaraan besar seperti truk hanya 4 persen dan angkutan umum menikmati subsidi sebanyak 3 persen.
Djoko menerangkan, dalam hal ini transportasi umum seringkali dianggap sebagai indikator kemajuan kota.
“Namun di tingkat daerah, kehadirannya adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah,” terangnya.
Saat ini, ujar Djoko, meredupnya eksistensi transportasi umum bukan hanya masalah mobilitas, melainkan sebuah alarm peringatan bagi munculnya krisis pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan generasi masa mendatang.
“Kondisi angkutan umum di daerah kini berada di titik nadir. Hanya tersisa sekitar 5 persen angkutan pedesaan yang masih beroperasi aktif di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ironisnya, menurut Djoko, di tengah hilangnya layanan transportasi publik di berbagai kota, komitmen serius dari para kepala daerah seolah absen.