JABAR EKSPRES – Kepastian mengenai jumlah formasi dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) atau CPNS 2026 tahun ini masih menunggu keputusan final dari pemerintah pusat.
Saat ini, fokus utama kementerian terkait adalah menetapkan sektor-sektor prioritas yang harus didahulukan sebelum membuka pendaftaran CPNS 2026 secara resmi.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa draf rencana rekrutmen sebenarnya telah selesai dirumuskan.
Baca Juga:Update! Tabel Angsuran KUR BRI Super Mikro Maret 2026, Bunga Kecil dan Cicilan Super RinganKemenhan Buka Rekrutmen Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia 2026, Kesempatan Emas Bangun Desa!
Sebagian besar instansi tingkat kementerian pun telah menyetorkan data kebutuhan pegawai di lingkungan masing-masing untuk diproses lebih lanjut.
“Sudah kita finalkan, kita rumuskan. Secara umum hampir semua menteri sudah menyampaikan kebutuhannya,” ujar Prasetyo usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa.
Menimbang Prioritas dan Kondisi Keuangan Negara
Meski data kebutuhan dari berbagai kementerian sudah terkumpul, pemerintah belum merilis rincian angka formasi ke publik.
Hal ini disebabkan adanya proses pemilahan kebutuhan yang dianggap paling mendesak agar penempatan ASN baru tepat sasaran.
“Kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena masih melihat prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi,” tambahnya.
Selain penentuan skala prioritas, faktor kapasitas anggaran atau kemampuan fiskal negara juga menjadi pertimbangan krusial.
Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan penambahan personel baru tetap selaras dengan kondisi stabilitas keuangan nasional.
Baca Juga:Mudik Tenang, Anabul Senang: Rekomendasi Penitipan Kucing di Bandung saat Libur Lebaran 2026Persiapan Mudik 2026: Jangan Asal Pilih, Ini Rekomendasi Oli Motor Tangguh untuk Perjalanan Jauh
Di saat yang sama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus melakukan koordinasi dengan lembaga pusat maupun pemerintah daerah untuk memetakan distribusi pegawai secara akurat.
Langkah ini diambil guna mengidentifikasi titik kekurangan pegawai sekaligus mengevaluasi efektivitas ASN yang sudah ada.
Prasetyo menjelaskan bahwa saat ini proses pencarian titik temu sedang berlangsung, terutama dalam menentukan jumlah akhir formasi yang akan dibuka.
Berdasarkan dokumen internal Kemenpan-RB, instansi pemerintah memang diberikan batas waktu hingga 31 Maret 2026 untuk menyampaikan usulan kebutuhan ASN melalui aplikasi e-formasi.
Mengingat adanya prinsip zero growth yang sangat memperhatikan anggaran APBN/APBD, kemungkinan besar formasi yang akan disetujui lebih dahulu adalah tenaga pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.*