Lebih lanjut, Irwan memaparkan sejumlah dampak buruk dari intervensi ini. Pertama, akan tercipta iklim kerja yang tidak sehat di internal Pemkot. Para Kepala Dinas dan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan kehilangan kedaulatan dalam bekerja karena adanya instruksi dari luar yang bersifat memaksa.
“Kedua, yang paling krusial adalah potensi kerugian negara. Adanya beban biaya tambahan yang harus ditanggung demi keuntungan sang penguasa bayangan berpotensi besar mengurangi volume atau kualitas pekerjaan di lapangan. Pada akhirnya, masyarakat Banjar yang dirugikan,” paparnya.
Menanggapi kondisi ini, Irwan menyampaikan tiga tuntutan mendesak. Pertama, ia menuntut Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk segera melakukan klarifikasi terbuka dan membersihkan lingkungan pemerintahan dari intervensi pihak luar. Kedua, ia mendorong DPRD Kota Banjar untuk tidak diam dan menggunakan fungsi pengawasannya secara maksimal dengan memanggil pihak terkait, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan LO dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Baca Juga:Kejari Ciamis Setorkan Rp607 Juta Uang Pengganti Korupsi ke Kas NegaraKepolosan Mengejar Balon, Arkenan Tewas Terseret Banjir Ciamis
Ketiga, ia mengajak aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kepolisian, untuk melakukan penyelidikan terkait indikasi pengaturan proyek ini. “Jangan menunggu adanya kerugian negara yang sudah terjadi, tetapi lihat juga proses administrasinya yang patut diduga melanggar aturan,” pintanya.
Di akhir pernyataannya, Irwan mengingatkan bahwa Kota Banjar adalah milik bersama, bukan milik perorangan atau kelompok tim sukses. Ia mengajak masyarakat untuk terus mengawal isu ini hingga transparansi dan integritas pemerintahan kembali tegak. (CEP)