Selain itu, menjelang Lebaran, Pemkot Cimahi berharap mendapat kuota operasi pasar bersubsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun hingga kini, mekanisme teknisnya masih menunggu kepastian.
“Menjelang Lebaran mudah-mudahan Cimahi mendapat kuota dari provinsi untuk operasi pasar bersubsidi guna meringankan beban masyarakat, tapi sampai sekarang kami belum menerima informasi detail terkait mekanismenya untuk tahun ini,” tambahnya.
Terkait potensi kenaikan harga bahan pokok, Indra menyebut fenomena tersebut hampir selalu terjadi menjelang Ramadan akibat meningkatnya permintaan. Meski demikian, hingga saat ini kondisi harga di Cimahi dinilai masih dalam batas wajar.
Baca Juga:Pelemahan Ekonomi Singapura Jadi Momentum Strategis bagi IndonesiaTransmigrasi Bertransformasi, dari Bagi Lahan Menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
“Sampai hari ini kami belum menemukan indikasi apa pun yang mengkhawatirkan. Di Cimahi sementara ini masih landai dan aman. Kalau soal kenaikan harga, itu fenomena yang bisa dibilang pasti karena menjelang Ramadan permintaan meningkat, sehingga secara mekanisme pasar harga akan naik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selama kenaikan harga masih terkendali, kondisi tersebut masih dapat diterima.
“Selama harganya masih dalam batas wajar dan terkendali, kami pikir itu hal yang wajar. Sampai detik ini di Cimahi masih cukup terkendali, walaupun memang ada indikasi kenaikan pada beberapa komoditas tertentu,” ujarnya.
Berdasarkan pola tahunan, Indra menjelaskan bahwa harga biasanya kembali turun setelah awal Ramadan, lalu naik lagi sekitar sepekan menjelang Lebaran.
“Biasanya trennya setelah memasuki bulan Ramadan akan turun kembali. Di awal-awal Ramadan turun, lalu naik lagi sekitar seminggu menjelang Lebaran. Setelah Lebaran turun lagi, kurvanya akan terus seperti itu,” katanya.
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah membentuk satuan tugas baru yang juga melibatkan Pemerintah Kota Cimahi.
“Kami baru saja membentuk satuan tugas baru. Kami turun langsung hari Kamis minggu lalu, mandatnya dari Bapanas. Satgas ini gabungan antara pemerintah daerah, kepolisian, dan BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food,” jelas Indra.
Baca Juga:Jelang Ramadhan 2026, Pemerintah Gelontorkan Bantuan Rp11,92 Triliun untuk Jaga Daya Beli Masih Hadapi Tantangan untuk Tembus Pasar Kanada, UMKM Indonesia Masih Butuh Pembinaan
Satgas tersebut diberi nama Satgas Saber Pelanggaran Pangan, dengan fokus pada pengawasan distribusi dan stabilitas harga.
“Namanya Satgas Saber Pelanggaran Pangan. Insya Allah kami akan selalu berkoordinasi. Untuk di Kota Cimahi langsung berada di bawah Reskrimsus Unit Tindak Pidana Tertentu. Mudah-mudahan ini efektif dan bisa mengendalikan harga. Kalau pun ada kenaikan, masih dalam batas wajar,” imbuhnya.