JABAR EKSPRES – Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Cimahi menjadi perhatian serius Pemerintah Kota. Isu ini mencuat seiring banyaknya keluhan masyarakat yang mendapati status BPJS mereka tidak aktif saat membutuhkan layanan kesehatan.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengungkapkan bahwa jumlah kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan mencapai angka cukup besar. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan bersama yang perlu segera dicarikan solusi.
“Ya, itu juga kita baru bisa ini ya, memang penonaktifan PBI kita ada sekitar 19.000 ya,” ujar Ngatiyana saat ditemui di Pemkot Cimahi, Rabu (11/2/26).
Baca Juga:Strategi Gubernur Ahmad Luthfi Turut Sukseskan Program Prioritas Presiden Ramai Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Siang Ini, Nama Juda Agung Menguat untuk Posisi Wamenkeu
Ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi pasien dengan kebutuhan medis yang bersifat krusial.
“19.000. Ini kendala bagi kita semuanya, tapi kita juga akan bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik. Saya khawatir juga pasien-pasien juga nanti contohnya yang cuci darah dan sebagainya bisa tidak teratasi,” katanya.
Ngatiyana menyebut, Pemkot Cimahi tengah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi terbaik atas persoalan penonaktifan BPJS PBI tersebut.
“Kita juga akan komunikasi dengan Pemerintah Pusat bagaimana ini jalan keluar untuk mengatasi ya,” kata Ngatiyana.
Di sisi lain, ia memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap harus berjalan. Namun, persoalan pembiayaan menjadi tantangan tersendiri, mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kemudian sedang pelayanan harus kita layani kan? Dan itu nanti apakah anggarannya dari APBD atau dari mana kan ini satu permasalahan, sedang APBD kita juga terbatas,” cetusnya.
Menurut Ngatiyana, komunikasi dengan Pemerintah Pusat menjadi kunci agar masyarakat tidak dirugikan, terutama dalam layanan kesehatan yang tidak bisa ditunda.
Baca Juga:Layvin Kurzawa, Jawaban Persib di Fase Paling MenentukanDion Markx Jadi Simbol Regenerasi Persib Bandung
“Makanya kita selalu akan komunikasi dengan Pemerintah Pusat mencari jalan keluar yang terbaik. Saya khawatir kalau masyarakat tidak terlayani, khususnya pelayanan yang sangat krusial, salah satu tadi cuci darah saja ya. Itu salah satunya,” bebernya.
Terkait pelayanan di rumah sakit, Ngatiyana menegaskan tidak boleh ada penolakan pasien meski status BPJS PBI mereka nonaktif.