JABAR EKSPRES – Gerakan Masyarakat (Gema) Kabupaten Bandung memasang spanduk protes di Jembatan Sasak Geulis Dayeuhkolot atau yang dikenal sebagai Jembatan Bailey pada Jumat (6/2).
Aksi tersebut sempat viral di media sosial hingga mendapat respons dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sebelumnya, pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan Rp6 miliar untuk perbaikan Jembatan Dayeuhkolot yang membentang di Jalan Dayeuhkolot–Banjaran, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
Baca Juga:Simpang Susun Cileunyi Kian Kumuh dan Semrawut, Kemampuan Pemkab Bandung Benahi Kawasan Dipertanyakan Telan Anggaran hingga Rp80 Miliar, Mesin Parkir di Bandung Jadi Pemborosan Pajak yang Tak Balik Modal
Jembatan ini merupakan jalur vital yang menghubungkan Kota Bandung dengan wilayah selatan Kabupaten Bandung seperti Baleendah, Dayeuhkolot, Banjaran, hingga Pangalengan.
Berdasarkan informasi, Jembatan Dayeuhkolot memiliki dua lajur atau akses jalan. Salah satu lajur yang sudah diperbaiki adalah jembatan lama dan kini sudah rampung.
Sedangkan saat ini jembatan sasak gantung atau jembatan Bailey, adalah jembatan sementara yang dibangun pada tahun 2022 sebagai respons terhadap kerusakan struktural pada jembatan lama.
Juru Bicara Gema Kabupaten Bandung, Abi Muhamad Rafli mengatakan, pemasangan spanduk dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya perbaikan jembatan yang telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun.
“Pemasangan spanduk itu dilakuin Jumat. Ini muncul karena kekecewaan kami sebagai putra daerah Dayeuhkolot atas lambatnya pembangunan infrastruktur jembatan yang sudah empat tahun mengalami kerusakan tapi belum juga diperbaiki,” ujar Abi saat dikonfirmasi, Senin (9/2/2026).
Ia menilai persoalan tersebut juga berkaitan dengan kurangnya kepedulian terhadap perbaikan infrastruktur, meski anggaran dinilai cukup besar.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan kesan Kabupaten Bandung dianaktirikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:Telan Anggaran hingga Rp80 Miliar, Mesin Parkir di Bandung Jadi Pemborosan Pajak yang Tak Balik Modal HPN ke-80 Bupati Bandung Ajak Insan Pers Percepat Transformasi Digital, Siapkan Peningkatan Kapasitas
Abi menuturkan, aksi tersebut ditujukan kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi. Pasalnya, Pemkab Bandung dinilai perlu lebih masif menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemprov Jabar, sementara kewenangan perbaikan berada di tingkat provinsi.
“Tujuan tuntutan kami simpel, ingin segera diperbaiki saja. Karena ini menyangkut hak warga atas keselamatan dan keamanan jalan,” tegasnya.
Ke depan, Gema berencana mengawal realisasi rencana pembangunan jembatan yang disebut akan dilaksanakan pada 2026.
Mereka juga berencana mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Jawa Barat guna meminta kepastian jadwal pelaksanaan serta besaran anggaran.