JABAR EKSPRES – Mesin parkir elektronik (Terminal Parkir Elektronik/TPE) yang dipasang oleh Pemerintah Kota Bandung sejak 2016 kini menjadi simbol kegagalan investasi publik, bukan solusi nyata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemkot Bandung pernah menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk membeli mesin parkir ini, sekitar 445 unit yang tersebar di puluhan ruas jalan kota. Investasi melalui APBD tersebut diperkirakan menelan biaya hingga Rp55-80 miliar menurut catatan riset dan DPRD Kota Bandung.
Namun nyata di lapangan, mesin-mesin ini jarang optimal. Sejumlah pengamatan yang dilakukan Jabar Ekspres menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil mesin yang berfungsi, sementara banyak unit lain bahkan tidak digunakan secara konsisten, sehingga fungsinya jauh dari harapan sebagai sarana untuk menekan parkir liar dan meningkatkan pendapatan resmi.
Baca Juga:PAD Parkir Tak Pernah Sentuh Realisasi Tahunan, Cermin Tata Kelola dan Sistem Penerimaan Pemkot Bandung LemahModus Pecah Kaca Kembali Terjadi, Laptop Milik Pegawai Gizi RSUD Banjar Lenyap di Parkiran Dinkes
Target PAD dari sektor parkir selama beberapa tahun terakhir selalu jauh dari harapan, ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan parkir, bukan sekadar soal teknologi yang dipakai.
Mesin parkir yang diharapkan dapat “menutup celah kebocoran” ternyata tak mampu mendongkrak PAD secara signifikan.
Riset akademik UIN Bandung juga mencatat bahwa meskipun terdapat 445 unit TPE, pada satu periode hanya sekitar 247 unit yang berfungsi sebagai alat pembayaran parkir, menunjukkan rendahnya utilisasi mesin tersebut.
Merespon kritik yang pernah dilontarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa mesin parkir merupakan pemborosan, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, membela keberadaan aset tersebut.
“Mesin parkir memang pernah dinilai BPK sebagai pemborosan, tapi itu sudah jadi aset daerah dan tidak bisa dihapus sembarangan. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkannya,” tegas Farhan, dilihat Jabar Ekspres, Senin (9/2)
Untuk solusi jangka panjang, Farhan bahkan membuka peluang pembangunan gedung parkir melalui investasi pihak swasta sebagai langkah yang lebih ideal dibanding sekadar mengandalkan mesin parkir di badan jalan.
“Kalau solusi paling ideal, sebetulnya saya ingin mencari investor untuk membangun gedung parkir. Itu solusi paling enak,” katanya.
Baca Juga:Alih-alih Pembangunan BRT, Pemkot Bandung Masih Berkutat pada Persoalan Parkir Liar di Bahu JalanParkir Sebentar, Mobil Warga Cimahi Jadi Sasaran Pencurian Pecah Kaca
Pengamat Ekonomi, Billy Martasandy sebelumnya sudah mengingatkan bahwa keberadaan mesin parkir Bandung justru sering menjadi “nisan” bagi program smart city, menyita anggaran besar tanpa membawa dampak signifikan terhadap pendapatan daerah atau penertiban parkir liar.