JABAR EKSPRES – Rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya kembali memantik perdebatan publik. Moda transportasi massal yang digadang-gadang sebagai solusi kemacetan ini diharapkan mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran BRT justru menambah beban jalan raya dan memperparah kemacetan di Kota Bandung.
BRT Bandung Raya dirancang melayani pergerakan masyarakat lintas wilayah, menghubungkan Kota Bandung dengan Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, hingga Sumedang. Sistem ini mengandalkan bus berkapasitas besar dengan jalur khusus agar waktu tempuh lebih cepat dan terjadwal.
Baca Juga:Ramai Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Siang Ini, Nama Juda Agung Menguat untuk Posisi WamenkeuLayvin Kurzawa, Jawaban Persib di Fase Paling Menentukan
Pemerintah menilai kehadiran BRT menjadi langkah strategis di tengah kondisi Bandung yang semakin padat. Dominasi kendaraan pribadi selama ini disebut sebagai penyumbang utama kemacetan lalu lintas di berbagai ruas jalan utama kota.
Namun, di lapangan, respons masyarakat masih beragam. Sebagian warga menyambut positif rencana BRT, terutama mereka yang sehari-hari bergantung pada kendaraan pribadi karena minimnya transportasi umum yang nyaman.
Ridha (28), warga Antapani, mengaku tertarik beralih jika layanan BRT benar-benar konsisten.
“Selama ini saya pakai motor karena angkutan umum tidak pasti. Kalau BRT tepat waktu, nyaman, dan rutenya jelas, saya mau pindah ke transportasi umum,” ujarnya, Jumat (30/1).
Namun tidak sedikit warga yang justru khawatir. Agus (35), warga Cibiru, menilai keberadaan jalur khusus BRT berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Jalan Bandung sudah sempit. Kalau satu lajur dipakai khusus BRT, kendaraan lain makin padat. Takutnya malah makin macet,” katanya.
Kekhawatiran ini muncul karena sebagian ruas jalan di Bandung dinilai belum ideal untuk pembagian jalur, terutama di kawasan dengan kepadatan tinggi.
Baca Juga:Dion Markx Jadi Simbol Regenerasi Persib BandungDPRD KBB Fraksi PDI Perjuangan Kawal MBG Agar Berkualitas dan Tepat Sasaran
Pengamat kebijakan publik, Billy Martasandy, menilai BRT memang memiliki potensi besar untuk mengubah pola mobilitas warga, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan pendukung.
“BRT bukan solusi instan. Kalau hanya membangun jalur dan mendatangkan bus, tapi tidak ada integrasi dengan angkot, feeder, dan moda lain, dampaknya akan minim,” katanya.
Menurutnya, ada sejumlah prasyarat agar BRT benar-benar mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi. Di antaranya adalah konektivitas hingga ke permukiman, sistem pembayaran terpadu, serta kebijakan pembatasan kendaraan pribadi.