BANDUNG – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (MKKS SMK) Kota Bandung membutuhkan penasehat hukum untuk mendukung pelaksanaan program-program mendatang secara optimal.
Kosim, Koordinator Pengawas Pembina SMK, mendesak kepengurusan MKKS SMK periode baru segera menuntaskan program yang belum rampung, termasuk penunjukan penasehat hukum tersebut.Menurut Kosim, keberadaan penasehat hukum sangat mendesak di lingkungan pendidikan.
Penasihat hukum diperlukan kepala sekolah untuk menangani berbagai permasalahan hukum yang sering muncul. “Tanpa penasehat hukum, MKKS SMK akan kesulitan menjalankan program-program pendidikan. Keberadaannya mendesak karena kepala sekolah kerap menghadapi isu hukum,” ujar Kosim baru-baru ini.
Baca Juga:Kongres IV Gaspermindo Tekankan Adaptasi Serikat Pekerja di Era DigitalRayakan Ultah Megawati Soekarnoputri, Ono Surono: Kader PDI Perjuangan Jabar Terus Berkomitmen Bersama Rakyat
Salah satu program prioritas yang belum tuntas adalah optimalisasi peran Ketua MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Kosim menekankan, MGMP tidak hanya menyusun kisi-kisi soal secara mandiri, melainkan harus kolaboratif agar sesuai dengan Kurikulum berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP) dan Tujuan Pembelajaran (TP) jenjang terkait.
Kosim berharap kepengurusan MKKS SMK yang baru dapat mempertahankan capaian positif yang telah berjalan serta memperbaiki kekurangan yang masih ada.Ia menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat kepada Ketua MKKS SMK terpilih.
“Pekerjaan ini berat tanpa imbalan finansial seperti pegawai tetap. Tujuan utamanya adalah memajukan jenjang SMK di Kota Bandung,” katanya.
Kosim juga menargetkan peningkatan kinerja kepala sekolah, guru, serta kualitas pendidikan siswa, agar SMK di Kota Bandung terus mengalami kemajuan signifikan.
Dengan penasehat hukum yang memadai, diharapkan MKKS SMK dapat lebih tangguh menghadapi tantangan hukum dan administratif di era pendidikan vokasi yang semakin kompleks. (bbs)