JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersiap melakukan reformasi besar-besaran terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat. Mulai pekan depan, puluhan BUMD akan dilebur ke dalam satu entitas holding sebagai upaya memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta menghilangkan praktik politisasi perusahaan daerah.
Langkah ini diambil untuk menghentikan praktik BUMD hantu yang hanya memiliki nama tanpa aktivitas, serta memutus tradisi penempatan tim sukses gubernur dalam jajaran direksi maupun komisaris perusahaan daerah.
“Minggu depan sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu BUMD, di luar Bank Jabar Banten (BJB). Jadi nanti hanya ada dua, BJB dan satu BUMD holding. Tidak berantakan seperti sekarang,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari ANTARA, Jumat (23/1).
Baca Juga:Dorong Kemandirian Energi, Menteri ESDM Setop Impor untuk SPBU Swasta di 2026 Program Diskon Nasional Perkuat UMKM, Transaksi Lampaui Target Tembus Rp122,28 Triliun
Ia menegaskan, konsep ini mengadopsi sistem Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diterapkan di tingkat nasional.
Selain itu, ia menilai konsolidasi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan asset strategis daerah senilai Rp4 triliun yang selama ini dianggap tidak menghasilkan keuntungan nyata bagi kas daerah.
Gubernur Jabar secara terbuka membedah salah satu praktik inefisiensi yang ia temukan, yaitu skema sewa mobil listrik oleh salah satu BUMD kepada pemerintah provinsi dengan nilai mencapai Rp350 juta per unit tiap tahunnya.
“Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit. Oleh BUMD tersebut, pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk kamuflase agar uangnya lari,” ucap Dedi.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyindir fenomena pimpinan perusahaan daerah yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi namun gagal mengelola risiko finansial secara benar.
Ia merujuk pada potensi kerugian hamper Rp6 triliun yang pernah mengancam Bank Jabar di masa lalu.
“Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol,” ujarnya.
Baca Juga:Stok Beras Melimpah, Indonesia Mantap Bidik Ekspor Premium 2026Jelang Wajib Halal 2026, BPJPH Perkuat Sinergi dengan Kemenkes-BPOM
Namun, poin paling krusial dalam perombakan ini adalah komitmen Gubernur untuk menjauhkan BUMD dari intervensi politik.