Ia juga menegaskan tidak akan menjadikan jabatan direksi atau komisaris sebagai tempat penampungan bagi tim sukses yang membantunya saat pemilihan. Pimpinan BUMD harus didasarkan pada profesionalisme dan netralitas karena orientasi perusahaan adalah finansial, bukan politik.
Melalui pembentukan super holding, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pengelolaan aset yang lebih transparan, terintegrasi, dan fokus pada penguatan hilirisasi ekonomi daerah agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi APBD.
“Gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, diretur BUMD. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi. finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu,” tuturnya.