JABAR EKSPRES – Setelah sekian lama dinanti, uang kompensasi bagi masyarakat terdampak penutupan aktivitas tambang di Kabupaten Bogor akhirnya mulai disalurkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai pencairan bantuan bagi ribuan kepala keluarga (KK) di Kecamatan Rumpin dan Cigudeg, Rabu (21/1/2026).
Tahap awal diberikan di Desa Batujajar, Kecamatan Rumpin, kepada sekitar 1.400 KK, masing-masing menerima Rp3 juta secara bertahap.
Baca Juga:Kritik PJU Berujung 'Undangan Klarifikasi', Warga Jabar Pertanyakan Ruang Aman BersuaraPersib Hampir Full Team, Maung Bandung Siap Menggila di El Clasico Indonesia
Sekretaris Jenderal Asosiasi Transporter Tangerang–Bogor (ATTB), Ahmad Gozali, mengatakan penyaluran akan dilanjutkan ke desa-desa lain dalam beberapa hari mendatang.
“Hari ini Batujajar dulu, Renggasjajar besok, lalu Sukasari dan Cipinang Kamis atau Jumat,” ujar Ahmad.
Penyaluran kompensasi mengacu pada Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat Nomor 0160.1/PMD.3.4/SEKRE tertanggal 20 Januari 2026, yang menetapkan jadwal bantuan bagi masyarakat terdampak penutupan tambang. Bantuan tahap awal difokuskan pada Kecamatan Rumpin dan Cigudeg dan disalurkan selama tiga hari, Rabu hingga Jumat, di kantor desa masing-masing.
Total penerima kompensasi mencapai 6.216 KK, dengan rincian: Cigudeg: Batujajar 1.420 KK, Renggasjajar 1.803 KK, Argapura 72 KK, Bangunjaya 525 KK.
Terkait pembukaan kembali aktivitas pertambangan, Ahmad Gozali menyatakan belum ada keputusan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kepastian belum ada. Tapi kemarin Pak Bupati sudah merespons dan menindaklanjuti usulan-usulan kami,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah meminta seluruh perusahaan tambang untuk mematuhi aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Ahmad Gozali, seluruh aktivitas pertambangan di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin sejauh ini telah mengantongi izin resmi.
Baca Juga:Bukan Sekadar Tiga Poin, Marc Klok Tegaskan Duel Persib vs Persija Soal Harga Diri KotaDi Bawah Kepemimpinan Prabowo, Mentan Amran Antar Indonesia Capai Swasembada Pangan 2025
“Kalau dibilang ilegal, justru tidak ada. Di Cigudeg ada 22 perusahaan tambang legal, di Rumpin ada enam. Total 28 perusahaan semuanya berizin,” pungkasnya.