JABAR EKSPRES – Unggahan kritik seorang warga terkait proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendadak ramai diperbincangkan di media sosial.
Bukan hanya isi kritiknya yang menyedot perhatian, tetapi juga pengakuan sang pengunggah yang mengaku mendapat ajakan klarifikasi dari pihak tak dikenal usai unggahan tersebut viral.
Kritik itu awalnya disampaikan melalui media sosial dan kemudian menyebar luas ke berbagai platform, memicu perbincangan publik soal transparansi anggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah daerah.
Baca Juga:Persib Hampir Full Team, Maung Bandung Siap Menggila di El Clasico IndonesiaBukan Sekadar Tiga Poin, Marc Klok Tegaskan Duel Persib vs Persija Soal Harga Diri Kota
Diskusi berkembang setelah pemilik akun mengungkapkan bahwa dirinya dihubungi secara lisan oleh seseorang yang meminta klarifikasi, tanpa memperkenalkan identitas maupun asal instansinya secara jelas.
Dalam pernyataan lanjutan yang diunggah di grup media sosial Info Sumedang, warga tersebut menegaskan bahwa unggahannya sama sekali tidak dimaksudkan sebagai serangan personal atau upaya menjatuhkan pihak tertentu.
Ia menyebut kritik tersebut murni sebagai bentuk kepedulian warga terhadap kualitas dan keterbukaan proyek PJU di Jawa Barat.
Menurutnya, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Ia juga menilai masukan dari masyarakat seharusnya dipahami sebagai alarm perbaikan, bukan ancaman.
“Unggahan itu bukan untuk memfitnah atau menuduh siapa pun. Ini bentuk masukan agar pelaksanaan proyek bisa lebih transparan dan akuntabel,” tulisnya.
Dia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik, terutama pada proyek yang bersumber dari anggaran negara.
Kata dia, warga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang publik digunakan, termasuk dalam proyek infrastruktur seperti PJU yang berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Baca Juga:Di Bawah Kepemimpinan Prabowo, Mentan Amran Antar Indonesia Capai Swasembada Pangan 2025Meski Pincang, Macan Kemayoran Pede Tantang Persib di GBLA
Lebih jauh, ia menilai pengawasan sosial melalui media sosial adalah fenomena yang wajar dalam sistem demokrasi modern. Partisipasi publik, kata dia, justru dapat menjadi mitra pemerintah dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan dan aturan.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait yang menjelaskan maksud undangan klarifikasi tersebut.
Ketidakjelasan ini justru memunculkan pertanyaan di kalangan warganet mengenai batas antara klarifikasi dan potensi pembungkaman kritik.