JABAR EKSPRES– Puluhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih menanggung beban biaya perawatan korban keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat belum cairnya pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga akhir 2025.
Diketahui, peristiwa keracunan massal yang terjadi pada September 2025 itu melibatkan ribuan penerima manfaat MBG dan ditangani oleh puluhan puskesmas, rumah sakit daerah, hingga fasilitas kesehatan swasta.
Meski seluruh korban telah mendapatkan layanan medis, persoalan pembiayaan hingga kini belum sepenuhnya tuntas.
Baca Juga:Libur Nataru MBG Tetap Jalan, Siswa Bisa Ambil ke SekolahUsai Menu MBG Jadi Sorotan, Dinkes Bogor Akhirnya Buka Suara!
“Kami sudah melakukan berbagai langkah sejak awal kejadian untuk memastikan hak fasilitas kesehatan dapat dipenuhi,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan KBB, Lia N. Sukandar, saat dikonfirmasi, Senin (29/12/2025).
Lia mengatakan, saat ini koordinasi dilakukan secara intensif dengan BGN, baik di tingkat Koordinator Wilayah Jawa Barat maupun BGN Pusat.
“Sejak kejadian, kami tidak berhenti berkoordinasi. Dinas Kesehatan menunjuk satu penanggung jawab khusus dari internal agar proses pendataan, administrasi, dan komunikasi dengan seluruh fasilitas kesehatan berjalan terkontrol,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, Dinkes KBB bahkan mengantarkan langsung dokumen tagihan ke BGN Pusat. Berkas tersebut memuat rincian biaya perawatan korban di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.
“Berkas tagihan kami antar sendiri menggunakan kendaraan dinas dan saya tandatangani langsung. Dokumen tersebut berisi kewajiban pembayaran BGN kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan, termasuk klaim dari fasilitas kesehatan swasta,” jelasnya.
Lia menyebutkan, dokumen tersebut telah diterima oleh bagian keuangan BGN. Saat ini, tahapan yang berjalan adalah proses verifikasi dan penentuan mekanisme pencairan dana.
“Posisi kami sekarang menunggu informasi lanjutan dari BGN terkait proses pembayaran,” katanya.
Baca Juga:Kualitas MBG Jadi Sorotan, Dinkes Kabupaten Bogor Belum Beri TanggapanPola Perlu Diatur, Program MBG Dinilai Memberikan Dampak Terhadap Ketersediaan Bahan Pangan
Sementara itu, Ketua Tim Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dinkes KBB, Firman Wiganda, mengungkapkan bahwa komunikasi teknis dengan BGN masih berlangsung. Dinkes KBB secara berkala menerima pembaruan terkait perkembangan pencairan dana.
“Informasi terakhir yang kami terima, ada 15 fasilitas kesehatan yang sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan siap menerima pembayaran. Namun jumlah ini dinamis, karena ada faskes yang sempat mengajukan klaim lalu terkendala kelengkapan dokumen,” ujar Firman.