Dari total 40 fasilitas kesehatan yang terlibat dalam penanganan korban keracunan MBG, baru 15 yang lolos tahap verifikasi. Sisanya masih diminta melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan BGN.
Firman menambahkan, pembayaran dilakukan secara bertahap. Berdasarkan informasi dari BGN, pencairan untuk 15 fasilitas kesehatan tersebut telah dilakukan pada Selasa, 23 Desember 2025. Namun, proses belum sepenuhnya rampung karena adanya keterbatasan anggaran.
“BGN saat ini juga sedang mengajukan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan. Ada kekurangan perhitungan awal serta miskomunikasi dalam pengajuan sebelumnya,” ungkapnya.
Baca Juga:Libur Nataru MBG Tetap Jalan, Siswa Bisa Ambil ke SekolahUsai Menu MBG Jadi Sorotan, Dinkes Bogor Akhirnya Buka Suara!
Adapun 40 fasilitas kesehatan yang menangani korban keracunan MBG terdiri atas 32 puskesmas, tiga rumah sakit umum daerah (RSUD), serta sejumlah rumah sakit dan klinik swasta. Jenis biaya yang dapat diklaim meliputi bahan bakar minyak (BBM) untuk mobilisasi layanan, bahan medis habis pakai (BMHP), serta obat-obatan.
“BBM menjadi salah satu komponen penting karena saat penanganan kejadian, mobilisasi ambulans dan tenaga kesehatan cukup tinggi. Bahkan, sempat muncul tunggakan di SPBU,” kata Firman.
Dinas Kesehatan KBB memastikan akan terus mengawal proses ini hingga seluruh kewajiban BGN kepada fasilitas kesehatan di Bandung Barat diselesaikan.
“Kamu berharap persoalan pembayaran ini segera tuntas agar tidak mengganggu keberlangsungan layanan kesehatan di daerah,” pungkas Firman. (Wit)