JABAR EKSPRES – Bola panas rencana Pinjaman Daerah Pemprov Jabar masih di tangan Kemendagri. Hal itu juga berkaitan dengan evaluasi terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Ono Surono. Ia menjelaskan, saat ini Perubahan APBD 2026 masih di Kemendagri untuk mendapatkan evaluasi. “Evaluasi Kemendagri belum keluar, tapi tadi Pak Sekda sampaikan mudah-mudahan minggu ini,” katanya Selasa (6/10).
Ono melanjutkan, setelah evaluasi dari Kemendagri tuntas maka Badan Anggaran akan kembali membahas. Tentu bersama TAPD, lalu setelah tinggal eksekusi.
Baca Juga:68 Bencana Terjadi di Kabupaten Tasikmalaya Sepanjang SeptemberMendag Siapkan Fasilitas Branding untuk 500 UMKM, Dorong Produk Lokal Naik Kelas
Evaluasi di Kemendagri itu juga berkaitan dengan rencana pinjaman daerah yang tercantum di Perubahan APBD. “Mudah-mudahan Kemendagri memberikan catatan secara khusus ya, terkait dengan opsi pembiayaan dari pinjaman daerah tersebut,” katanya.
Politikus PDIP itu melanjutkan, rencana pinjaman daerah itu sudah melalui diskusi yang cukup panjang. Pemprov dihadapkan target pembangunan dan janji politik. Tapi di sisi lain pendapatan daerah sedang tertekan sehingga diambil opsi pinjaman daerah.
“Dan apa pun hasil evaluasi dari Kemendagri ya wajib dilaksanakan oleh TAPD dan juga oleh DPRD,” sambungnya.
Hal senada ditegaskan Sekda Herman Suryatman. “Informasi ya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan selesai dan baru kami sampaikan seperti apa tindak lanjutnya,” terang Herman.
Tindak lanjut itu juga berkaitan dengan rencana pinjaman daerah. “Tunggu evaluasi, pokoknya kami siap dengan semua kemungkinan. Dari eksekutif, Pak Gubernur tegas kepada kami di TAPD menyiapkan semua kemungkinan yang terbaik untuk Jawa Barat,” tutupnya. (son)