Tak sedikit pegiat lingkungan mengkhawatirkan kebijakan ini karena dapat mempercepat kerusakan kawasan dengan nilai ilmiah tinggi. Tanpa zonasi perlindungan yang tegas, karst Citatah rentan menjadi korban eksploitasi berlebihan.
Meski pemerintah sempat memberlakukan moratorium tambang sejak 30 Juni 2025, sejumlah titik tambang masih beroperasi. Aktivitas ini dilakukan oleh perusahaan yang mengklaim memiliki IUP aktif meski legalitasnya kerap diperdebatkan.
Selain itu di jalan jalur utama Padalarang-Cipatat memperlihatkan truk-truk pengangkut batu kapur masih aktif melintas, menandakan sebagian industri pengolahan batu kapur tetap berjalan dalam masa transisi.
Baca Juga:Tambang Jabar Kian Brutal, Citatah Jadi Korban UtamaSatgas Citarum Harum Dibubarkan, Bupati Dadang Pertanyakan Peran BP Cekungan Bandung
Saat ini warga yang berada di Kawasan Karst Citatah terjebak dalam dilema yang sulit, antara mempertahankan tambang yang memberi nafkah, atau menghentikan aktivitas yang perlahan merusak alam dan mengancam masa depan mereka sendiri.
Pemerintah daerah dan Provinsi Jawa Barat didesak hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar penertiban tambang ilegal. Yang dibutuhkan adalah strategi jangka panjang yang menjaga keberlanjutan ekologi sekaligus menjamin ekonomi ribuan keluarga yang hidup dari industri batu kapur.
Bukit-bukit kapur Citatah bukan lagi sekadar cerita tentang kekayaan geologi yang terkoyak. Ia telah menjadi cermin hubungan manusia dan alam saling bergantung, saling memberi, tetapi juga saling melukai.
Di balik setiap tebing yang tergerus, ada kehidupan yang dipertaruhkan. Di balik setiap lubang tambang, ada harapan warga yang takut kehilangan mata pencaharian. Dan di balik debu yang menutup langit Citatah, ada doa agar masa depan mereka tidak runtuh bersama bukit yang kian rapuh.
Citatah mungkin tersayat, tetapi bagi ribuan orang, bukit-bukit kapur itu tetap menjadi rumah tempat mereka menggantungkan hidup, harapan, dan masa depan di tengah bentang alam yang semakin menipis. (Wit)