JABAR EKSPRES – Pemerintah pusat tengah mendesak daerah agar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Itu mengingat tahun anggaran tersisa satu bulan lagi.
Dorongan untuk mempercepat realisasi APBD 2025 itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.
“Kurang lebih tinggal sebulan lagi, satu bulan lagi sudah tutup pembukuannya,” ujarnya, dikutip Selasa (18/11/2025).
Baca Juga:Kalah Realisasi APBD, Jabar Tak Apple to Apple dengan DIY dan NTBEkonom: Realisasi APBD Jabar Masih On the Track, Melambat karena Proyek Infrastruktur
Berdasarkan data per 16 November 2025 yang diperoleh oleh pihaknya, ia mengungkapkan bahwa capaian pendapatan terbilang cukup baik meski tertinggal 20 persen dari realisasi tahun lalu.
“Bila ditotal seluruhnya, ini baru 78,45 persen. Kemudian provinsi 79,58 persen, kabupaten ini yang masih rendah 77,80 persen, kota 78,98 persen,” kata Tomsi.
Kemudian, ia juga menyoroti bahwa realisasi belanja daerah masih jauh dari target, sedangkan jangka waktu telah memasuki akhir tahun.
Untuk itu, kata dia, kondisi ini menjadi aspek yang memerlukan perhatian serius. Saat ini, lanjutnya, Provinsi baru mencapai 64,43 persen realisasi belanjanya.
Kondisi memprihatinkan juga terjadi di kabupaten yang rata-rata baru mencapai 63,65 persen, serta realisasi belanja kota di angka 64,03 persen.
Melihat kondisi tersebut, Tomsi mendesak seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh agar percepatan realisasi APBD dapat dilakukan secara efisien.
“Saya minta untuk masing-masing daerah segera melihat mana hal-hal yang diperlukan untuk percepatannya, mana hal-hal yang memang harus dikoordinasikan lagi,” tuturnya.
Baca Juga:KUA dan PPAS APBD 2026 Disetujui, Ini Rincian Belanja Jawa Barat! BIJB Kertajati Terus Grogoti APBD, Penyertaan Modal Rp 150 Miliar Kembali Dikucurkan!
Pada kesempatan itu, Tomsi memaparkan daftar provinsi dan kabupaten/kota yang realisasi pendapatan maupun belanjanya masih rendah. Ia juga menyoroti adanya daerah yang pendapatannya tinggi, tetapi belanjanya rendah, seperti Provinsi Papua Tengah dan Kalimantan Barat.
“Ini yang kita lihat, seperti Papua Tengah itu tinggi realisasinya, realisasi uang pemasukannya sudah 89 persen, belanjanya baru 52 persen,” katanya.
Ia berharap pemda dapat lebih memahami penyebab rendahnya realisasi APBD sehingga pada tahun mendatang tidak terulang kembali.
Menurutnya, perencanaan anggaran harus disusun dengan baik agar realisasinya berlangsung optimal. Pihaknya juga akan membantu pemda dalam upaya percepatan realisasi APBD.