JABAR EKSPRES – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 bakal anjlok. Tapi program pembangunan infrastruktur dan pendidikan tetap jadi prioritas.
APBD 2026 tengah dibahas antara DPRD dan Pemprov Jabar. Jumat (31/10), keduanya juga telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terkait APBD itu.
Dalam kesempatan Rapat Paripurna itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga menjabarkan komposisi belanja daerah dalam APBD yang tengah dirancang. Diantaranya belanja daerah yang dikisaran Rp28 triliun. Karena terdampak kucuran transfer ke daerah dari pusat yang berkurang.
Baca Juga:Lebih Besar dari APBD! Anggaran MBG di Jabar Capai Rp50 Triliun, SPPG Kecipratan Duit Rp10 Miliar Bupati Bandung Pastikan RAPBD 2026 Tetap Berpihak ke Masyarakat Meski TKD Dipangkas 935 Miliar
Dedi Mulyadi juga menjelaskan secara gamblang pos belanja daerah di hadapan wakil rakyat. Diantaranya adalah, belanja untuk sektor pendidikan di angka Rp6,30 triliun.
Kemudian belanja kesehatan Rp1,63 triliun. Belanja infrastruktur Rp4,01 triliun. Belanja lingkungan hidup Rp180,6 miliar.
Lalu belanja pangan dan pertanian Rp135,04 miliar. Belanja pembangunan desa, sosial dan kemasyarakatan Rp746,41 miliar.
Belanja perekonomian Rp245,57 miliar. Belanja bagi hasil dan hibah Rp6,23 triliun. Belanja program lainnya Rp393,54 miliar. Dan belanja pegawai dan fixed cost Rp8,36 triliun. Lengkapnya pada gambar.
Dedi Mulyadi menegaskan, memasuki 2026 adalah tahun berat, karena APBD terus memgalami penurunan. “Sebelum saya menjabat di angka Rp37 triliun. Awal menjabat di sekitar Rp31 triliun. Dan nanti akan turun lagi,” jelasnya.
Dedi melanjutkan, pengurangan yang cukup signifikan itu jadi tantangan besar. “Pemimpin sejati adalah dikasih uang (sedikit.red) tapi tetap bisa membangun,” cetusnya.
Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa meski anggaran turun tapi belanja infrastruktur tak berkurang. Namun justru akan naik. Itu sebagai komitmen dalam memberikan layanan publik. (son)