“Saya berharap juga untuk monitoring dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) secara terus-menerus sehingga dapat terlaksana pada tahun 2026 yang lebih baik,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni memaparkan berbagai strategi yang dapat dilakukan pemda dalam mempercepat realisasi APBD.
Salah satunya melakukan pengadaan dini yang dimulai pada akhir Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD.
Baca Juga:Kalah Realisasi APBD, Jabar Tak Apple to Apple dengan DIY dan NTBEkonom: Realisasi APBD Jabar Masih On the Track, Melambat karena Proyek Infrastruktur
Selain itu, pemda juga perlu melakukan beberapa langkah, di antaranya memanfaatkan e-Katalog, e-Katalog Lokal, toko daring, serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
Kemudian penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa tanpa terikat tahun anggaran, percepatan penerapan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga, serta pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan.
Tak hanya itu, kata Fatoni, pemda juga dapat meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa, menggelar rapat monitoring dan evaluasi rutin, serta memberikan reward and punishment bagi OPD berdasarkan kinerja realisasi APBD.
“Kita perlu mendorong realisasi APBD itu sejak awal tahun. Ini yang harus kita lakukan nanti pada tahun depan dan kita lakukan saat ini percepatan realisasi APBD yang sudah di pengujung tahun ini, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanjanya,” jelasnya.