JABAR EKSPRES – Seorang warga Kampung Kaum, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, bernama Dede Gantana (39) menjadi sorotan publik usai videonya viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Dede mengadu langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke Lembur Pakuan di Kabupaten Subang terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp800 ribu hingga Rp1 juta serta aksi premanisme di wilayahnya.
Dede mengaku datang ke Gedung Pakuan di Subang untuk meminta perhatian langsung dari Gubernur Jawa Barat.
Baca Juga:Produk Perlindungan Jiwa Terbaru Hadie bagi Masyarakat Jawa BaratKonser “The Journey Continues by Aloka", Peterpan Berhasil Bawa Euforia Generasi ke Generasi
“Saya sudah dua kali datang ke Pakuan. Pertama bulan Agustus, lalu kedua kalinya tanggal 18 sampai 20 Oktober kemarin. Dua-duanya nggak ada tanggapan, malah dicuekin sama petugas. Padahal saya bawa laporan lengkap soal pungli di desa,” ungkap Dede dihubungi Kamis (23/10/2025).
Dede membeberkan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum RW dalam pengurusan dokumen kependudukan.
Ia mengklaim, warga diminta membayar antara Rp800 ribu hingga Rp1 juta untuk membuat KTP dan KK.
“Saya punya buktinya, saya rekam diam-diam. Ada warga yang bilang bikin KTP sampai Rp800 ribu. Katanya RW yang narif. Bahkan ada yang sampai sejuta. Padahal kan gratis, kata Dukcapil juga sekarang semua bisa online,” ujar Dede.
Ia menyebut, praktik pungli ini sudah berlangsung lama dan bahkan dianggap hal biasa oleh sebagian warga karena tidak pernah ditindak.
“Ini sudah kayak rahasia umum. Hampir semua warga yang ngurus KTP lewat RW pasti bayar. Saya aja yang berani ngomong. Warga lain takut karena RW-nya punya bekingan,” katanya.
Dede juga menceritakan pengalamannya sendiri saat mengurus dokumen kependudukan. Ia mengaku sempat dijanjikan penyelesaian dalam dua minggu oleh pihak desa, namun tiba-tiba didatangi RW dan diminta sejumlah uang.
Baca Juga:PGN Rayakan Hari Pangan Dunia 2025 Bersama Warga Pesisir Muara GembongGubernur Ahmad Luthfi Raih Penghargaan Pemimpin Percepatan Ekonomi Daerah
“Saya mengurus sendiri ke kantor desa, katanya dua minggu beres. Saya pulang, tiba-tiba RW datang nganterin KK dan langsung minta uang. Padahal saya nggak pernah nyuruh atau bayar jasa apapun,” ungkapnya.