Meski memiliki bukti berupa video, Dede mengaku kesulitan membawa kasus ini ke ranah hukum karena warga lain enggan menjadi saksi.
“Saya udah ajak warga yang pernah bayar buat bersaksi, tapi pada nggak mau. Takut katanya. Jadi saya sendirian saja yang speak up,” ujarnya.
Dede pun sempat melapor ke Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Baca Juga:Produk Perlindungan Jiwa Terbaru Hadie bagi Masyarakat Jawa BaratKonser “The Journey Continues by Aloka", Peterpan Berhasil Bawa Euforia Generasi ke Generasi
“iya saya kan gak tiba-tiba datang ke pakuan ya proses dulu ke kades malah sudah ketemu sama bupati. Cuman jawaban bupati mah simpel. Laporan aja ka polisi katanya gitu,” kata Dede.
Ia juga mengaku telah menyerahkan laporan ke bagian pengaduan di Gedung Pakuan. Namun, respons yang diterima dianggap kurang serius.
“Saya sudah buat laporan resmi, tapi yang menerimanya malah sibuk telponan. Saya baru ngomong sebentar, langsung dipotong. Kayak dianggap nggak penting,” tuturnya kecewa.
Dede berharap Gubernur Dedi Mulyadi bisa menindaklanjuti aduan tersebut dan menertibkan oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang di tingkat desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Tata Iriawan menanggapi viralnya laporan tersebut.
Ia menegaskan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung, tidak dipungut biaya alias gratis.
“Kan semua administrasi kependudukan itu sudah gratis di seluruh Indonesia,” ujar Tata saat dikonfirmasi, Kamis (23/10).
Baca Juga:PGN Rayakan Hari Pangan Dunia 2025 Bersama Warga Pesisir Muara GembongGubernur Ahmad Luthfi Raih Penghargaan Pemimpin Percepatan Ekonomi Daerah
Ia menegaskan, Disdukcapil sama sekali tidak membenarkan adanya biaya dalam pengurusan KTP, KK, atau dokumen lainnya.
Menurutnya, bila ada warga yang mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah, kemungkinan besar warga tersebut menggunakan jasa calo atau perantara.
“Kalau dia bilang Rp1 juta atau Rp800 ribu, ya sebutkan siapa, dari mana, supaya jelas. Jangan sampai jadi fitnah. Sekarang kan kalau saya harus ngejar ke 270 desa 10 kelurahan 31 kecamatan. Susah kan nya. Kasihan teman-teman yang sudah bekerja keras melayani masyarakat,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran internal terkait video viral tersebut sebagai bentuk evaluasi. Pihaknya pun sudah mendapatkan video tersebut dari Sekda Provinisi Jawa Barat.