Salah satu peran penting hadirnya generasi muda dalam pengelolaan Desa Wisata itu adalah soal promosi. Mereka banyak dilibatkan dalam pemasaran melalui media sosial. “Sekarang era medsos, makanya kami percayakan untuk promosi kepada anak muda,” jelanya.
Desa Wisata jadi Motor Penggerak Ekonomi Jabar
Desa Cibuntu hanyalah satu dari sejumlah desa wisata yang ada di Jawa Barat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat mencatat setidaknya kini ada 689 desa wisata yang tersebar di kota kabupaten di Jawa Barat.
Kepala Disparbud Jabar Iendra Sofyan menguraikan, desa wisata itu terdiri dari 556 desa berstatus rintisan, 113 desa berstatus berkembang, 17 desa status maju dan 3 desa sudah status mandiri.
Baca Juga:Konser “The Journey Continues by Aloka", Peterpan Berhasil Bawa Euforia Generasi ke GenerasiGubernur Ahmad Luthfi Raih Penghargaan Pemimpin Percepatan Ekonomi Daerah
Sementara untuk di Kabupaten Kuningan sendiri total ada 25 Desa Wisata. Terdiri dari 18 desa berstatus rintisan, 5 desa berkembang, dan 2 desa statusnya sudah mandiri.
Menurut Iendra, salah satu kunci pengembangan desa wisata ada di komitmen kepala desa. “Kadesnya harus yakin desanya bisa dikunjungi wisatawan. Harus ada niat dan rencana,” katanya saat di Gedung Sate, Jumat (10/10).
Iendra melanjutkan, Kepala Desa juga harus bisa mengoptimalkan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). “Jangan sampai ekosistem pariwisata justru dikendalikan pihak atau kelompok tertentu yang merugikan,” katanya.
Iendra juga menekankan bahwa hadirnya Desa Wisata itu harus bisa berdampak pada masyarakat. Artinya bisa menggeliatkan ekonomi warga sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan warga. Termasuk indikatornya bisa menambah pendapatan desa.
Kolaborasi Mengembangkan Sektor Pariwisata
Kadisparbud Jabar Iendra Sofyan berpendapat bahwa pengembangan sektor pariwisata tidak bisa dilakukan sendiri. Khususnya hanya ditekankan pada Disparbud.
Pengembangannya butuh kolaborasi pihak lain. Mulai dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga lintas stakeholder di luar Pemprov Jawa Barat. Misalnya soal akses jalan ke tempat wisata, ini menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR).
Saat ini Pemprov Jabar sebagaimana arahan Gubernur Dedi Mulyadi juga tenggah menggenjot perbaikan jalan di Jawa Barat. “Bagaimanapun juga wisata juga butuh akses (jalan.red) yang baik. Jika lembur diurus kota ditata, orang (wisataran.red) akan datang ke Jawa Barat,” katanya.