JABAR EKSPRES – Nihilnya kontribusi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar memantik kritik tajam dari berbagai kalangan, di tengah tekanan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai sekitar Rp10 miliar dan pemangkasan anggaran transfer dari pusat yang signifikan.
Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar, melalui pembinanya, Muhlison, menuntut langkah strategis serta konkret dari Wali Kota selaku Kuasa Pengguna Majelis (KPM).
Muhlison menyoroti bahwa dalam kondisi fiskal yang serba sulit, optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perumdam Tirta Anom, seharusnya menjadi salah satu solusi alternatif untuk mendongkrak PAD.
Baca Juga:Perkuat Layanan, Perumda Tirta Anom Gandeng Investor untuk Revitalisasi Jaringan Air BersihKebocoran Pipa Berulang Ganggu Pasokan Air di Banjar, Tirta Anom Butuh Rp63 Miliar untuk Revitalisasi
Kenyataan bahwa deviden atau keuntungan dari perusahaan plat merah itu selama ini selalu nihil, dinilainya sebagai indikasi problem mendasar dalam tata kelola perusahaan.
“APBD kita sudah defisit kisaran 10 Milyar, pemangkasan transfer pusat juga cukup besar. Salah satu solusi ya dongkrak PAD, darimana? Salah satu potensinya optimalisasi pengelolaan PDAM. Kan selama ini selalu nihil keuntungan yang masuk. Lha ini bagaimana pengelolaannya? Harus ada langkah strategis dan kongkrit dari Wali Kota juga selaku KPM,” tegas Muhlison pada Rabu (8/10/2025).
Lebih lanjut, ia mengajukan perbandingan sederhana namun menusuk. “Apa mau begini-begini saja? Ini tantangan Pemkot khususnya PDAM selaku pengelola. Tinggal mau enggak melakukan transformasi secara fundamental. Masa kalah sama tukang jualan galon isi ulang! Tukang galon saja untung kok. Masa PDAM malah sebaliknya, berarti ada yang harus dievaluasi dan dibenahi,” ujarnya.
Untuk menuju pengelolaan yang optimal, Muhlison mendorong agar PDAM melakukan kajian komprehensif yang tidak hanya melihat aspek teknis, tetapi juga kondisi sosiologis masyarakat, tradisi, dan kebiasaan dalam penggunaan air. Hal ini, menurutnya, penting agar kebijakan perusahaan tidak bias dan memiliki orientasi yang jelas, baik sebagai penyedia layanan publik maupun sebagai entitas bisnis.
“Harus ada ya kajian terhadap masyarakat kita, baik secara geografis, sosiologis, tradisi dan kebiasaan agar program kebijakan PDAM dalam mengelola usaha tidak bias, tidak disorientasi. Kan PDAM itu bergerak di dua sisi, pelayanan dan usaha. Pelayanan goalnya dimana usaha juga golnya dimana. Kan harus jelas. Jangan sampai, pelayanan maksimal tidak, untung juga tidak. Lha ini yang enggak pas,” papar mantan Ketua PMII Kota Banjar tersebut.