Desakan kedua adalah meminta agar program MBG dihentikan sementara. “Uangnya lebih baik diberikan ke orang tua dulu, ” cetusnya. Kemudian pihaknya juga mengutuk keras oknum yang menginstruksikan guru untuk mencicipi menu MBG. Menurutnya guru bukan objek uji coba.
Pihaknya kemudian merekomendasikan agar program MBG dikhususkan kepada anak keluarga yang kurang mampu. Tujuannya agar lebih tepat sasaran. “Kalau nanti dilanjutkan, kami harap diserahkan saja ke kantin sekolah, ” sambungnya.
Berbagai aspirasi itu juga telah disampaikan langsung ke Ketua DPRD Jabar. Pihaknya juga telah ditemui langsung oleh Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa.Buntut KLB Keracunan di Garut
Baca Juga:Bola Api dan Dentuman Keras di Langit Cirebon, BRIN: Meteor BesarGandeng Vidio, Shopee Luncurkan Inovasi Fitur Belanja Interaktif Vidio Shopping untuk Dorong Pertumbuhan UMKM
Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat turut prihatin terhadap kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Garut. Pihaknya mendorong evaluasi terhadap program itu.
Kabupaten Garut ikut menjadi salah satu lokasi yang terjadi keracunan MBG di Jawa Barat. Bahkan Pemerintah Daerah sampai menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan, program Pemerintah Pusat itu sebenarnya positif. Niatnya adalah untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Khususnya untuk pemenuhan gizi bagi masyarakat.
Program itu bertujuan untuk menekan angka kekurangan gizi hingga stunting. Tapi memang secara objektif dalam pelaksanaannya ada beberapa permasalhan. Salah satunya yang berbuntut pada peristiwa keracunan pada siswa yang telah mengkonsumsi menu MBG. “Secara objektif memang ada kejadian itu (keracunan.red), ini perlu adanya evaluasi,” katanya, Jumat (03/10).
Politikus dapil Kabupaten Garut itu melanjutkan, adanya keracunan itu berarti perlu ada perhatian serius. “Tata kelola program perlu diperkuat,” imbuhnya.
Menurut Aten, pengawasan dalam pelaksanaan perlu diperketat. Termasuk melibatkan Dinas Kesehatan daerah. Pengawasan tidak hanya soal jumlah dapur atau SPPG. Tapi menyeluruh, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga soal kebersihan dan distribusi.
Aten juga mengingatkan, yang terpenting dalam waktu dekat adalah penanganan para korban. Siswa yang keracunan harus ditangani dengan cepat dan tepat. “Itu yang utama, jangan sampai terlatar. Termasuk masalah pembiayaan. Masyarakat jangan malah terbebani,” sambungnya.