JABAR EKSPRES – PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengawal program yang tengah digulirkan pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan pembentukan Satgas MBG menjadi langkah awal yang ditempuh Jabar sembari menunggu terbentuknya satgas nasional yang masih menanti regulasi dalam bentuk peraturan presiden (Perpres).
Satgas di tingkat provinsi tersebut nantinya akan berfungsi sebagai tim evaluasi sekaligus monitoring.
Baca Juga:Bola Api dan Dentuman Keras di Langit Cirebon, BRIN: Meteor BesarGandeng Vidio, Shopee Luncurkan Inovasi Fitur Belanja Interaktif Vidio Shopping untuk Dorong Pertumbuhan UMKM
“Satgas ini akan bertugas mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan MBG. Dari penyiapan bahan baku, proses masaknya, jam masaknya, dan pengiriman bahan,” ujar Dedi usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di Kantor Gubernur Bale Pakuan Padjajaran Kota Bogor, Senin (29/9/2025).
Menurut Dedi, mekanisme pengawasan program MBG perlu dijalankan secara ketat agar kualitas makanan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Dia juga menegaskan, pihak yang melakukan uji kelayakan makanan nantinya akan ditunjuk secara khusus dan berada di bawah pengawasan langsung satgas provinsi.
“Jadi yang mencicipi makanan nanti tidak boleh oleh guru, tapi tim yang ditugaskan khusus untuk memastikan makanan layak dikonsumsi siswa,” ucapnya. Dedi menambahkan, keberadaan Satgas MBG juga akan menjadi fondasi penting bagi Jawa Barat untuk menyiapkan sistem sejak dini.
Dengan begitu, pelaksanaan program MBG dapat berjalan semakin efektif saat Perpres resmi diterbitkan pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan Jawa Barat tidak hanya siap melaksanakan, tetapi juga mampu memberikan standar terbaik dalam program ini,” tuturnya.
Minta Dihentikan
Sejumlah organisasi pendidikan turut prihatin dengan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Jawa Barat. Pihaknya mendorong agar MBG dihentikan sementara.
Organisasi pendidikan itu terdiri dari beberapa aktivis atau organisasi yang memang banyak berkutat di dunia pendidikan. Seperti Forum Orang Tua Siswa (Fortusis), Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat dan Persatuan Purnabhakti Pendidik Indonesia (P3I).
Baca Juga:Diakui KLH, Operasional PGN Guyur Manfaat bagi Masyarakat dan LingkunganMazda Indonesia Hadir di GIIAS Bandung 2025, Perkenalkan CX-3 Kuro dan CX-60 Sport
Mereka menyampaikan desakan penghentian itu di depan Gedung DPRD Jabar, Senin (29/9). Desakan itu juga disampaikan ke wakil rakyat yang duduk di DPRD Jabar. Ketua P3I Jawa Barat, Iwan Hermawan menguraikan, setidaknya ada 3 desakan yang disampaikan Senin itu. Pertama adalah meminta agar aparat usut cepat kasus dan penyebab keracunan yang terjadi di Jawa Barat. “Kalau ada kasus lain kan cepat, ini juga perlu ditindak cepat,” katanya.