Di samping itu, warga Jawa Barat juga menyayangkan adanya program tersebut, lantaran terlalu membebankan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan.
“Bukannya majakin orang kaya yg ngerusak alam & struktur sosial masyarakat Jabar. Ini masyarakat Jabarnya sendiri yg dipalakin,” ujar warganet.
“Rakyat deui rakyat deui nu dibebankeun teh. Padahal basa itu beredar jumlah gaji tahunan gubernur nyampe ka puluhan miliar. Naha teu tina gaji pak gub wae atuh (Rakyat lagi yang dibebani. Padahal sebelumnya beredar jumlah gaji tahunan gubernur mencapai puluhan miliar. Kenapa gak dari gaji Pak Gubernur saja)? kata warganet.
Baca Juga:Keracunan hingga Pengurangan Menu MBG Terjadi Dimana-Mana Meski Anggaran Ratusan Triliun?Heboh! Macan Tutul Masuk Hotel di Sukasari Bandung, Satwa Lembang Park Zoo?
“Kadon ngabebankeun ka rakyat nu neang tuang ge ukur koreh koreh cok kieu teh (Malah membebankan ke rakyat yang mencari untuk makan aja serabutan begini),” imbuhnya.
Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengeluarkan SE terkait gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
SE ini ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jabar, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Jabar.
Gerakan ini dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, instansi pemerintah maupun swasta, sekolah dasar hingga menengah, serta di lingkungan masyarakat RT dan RW. Dengan prinsip dasar pelaksanaannya adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.