JABAR EKSPRES – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu.
Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meminta masyarakat Jawa Barat menyisihkan Rp1.000 per hari.
“Melalui Gerakan Rereongan Poe Ibu, kami mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat menyisihkan Rp1.000 per hari. Kontribusi sederhana ini menjadi wujud solidaritas dan kesukarelawanan sosial, demi membantu kebutuhan darurat masyarakat,” mengutip laman resmi Pemprov Jabar, Senin (6/10/2025).
Baca Juga:Keracunan hingga Pengurangan Menu MBG Terjadi Dimana-Mana Meski Anggaran Ratusan Triliun?Heboh! Macan Tutul Masuk Hotel di Sukasari Bandung, Satwa Lembang Park Zoo?
Surat edaran yang ditandatangani pada Jumat (1/10) lalu itu kemudian menuai sejumlah komentar di masyarakat. Sejumlah warganet mengaku keberatan dengan program yang diluncurkan mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Masyarakat menganggap bahwa Gerakan Rereongan Poe Ibu itu akan membebankan masyarakat. “Buset wkwk fungsina pajak keur naon atuh ari kitu mah? Padahal loba rakyat nu kacekek hutang (apa fungsinya pajak kalau seperti itu? Padahal banyak rakyat yang tercekik utang),” ujar seorang warganet.
“Boro-boro nyisihkeun duit sarebu sapoe, unggal poe ge geus darurat. Dibeulikeun ayeuna kumaha isukan, mun disimpen keur isuk kumaha ayeuna (Jangankan menyisihkan uang seribu per hari, setiap hari aja sudah darurat. Dibelikan sekarang bagaimana esok, kalau disimpan untuk besok bagaimana hari ini),” sambungnya.
“Bayangin keluarga yg seharinya cuma berpendapat kurang dari 20 rebu trus di suruh ikut program gk jelas ini. Kenapa gk gajinya dedi sama bawahannya yg dipotong buat dana darurat. Warganya udh miskin masih dipalakin juga,” kata warganet lainnya
Adapun, gerakan Rereongan Poe Ibu diklaim akan menjadi wadah donasi publik resmi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Kendati begitu, warganet lainnya mengaku keberatan dengan program Rereoangan Poe Ibu ini. “Kita kan udah dipajaki di banyak sektor, kenapa harus iuran atau donasi atau apalah namanya ini yang harusnya tanggung jawab pemerintah?” ujarnya.
“Rp1.000 × 50.000.000 warga Jabar!! Sapoe 50 M cuyy, taroh lah nu mere 25 jta warga. Angger gede 25 M/sapoe. Ari pajak motor Aink jg PBB Aink kamana keun euyy?? Cai2 oge Aink Mayar unggal Bulan k PDAM (Sehari Rp50, katakanlah yang memberi 25 juta warga. Tetap besar Rp25 Miliar per hari. Lalu Pajak motor saya dan PBB saya dikemanain? Biaya air juga saya bayar setiap bulan ke PDAM),” ujar warganet lainnya.