JABAR EKSPRES – Sebanyak 41 siswa SMP Negeri 3 Banjar hingga Kamis (2/10/2025) pagi masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Mereka merupakan bagian dari puluhan siswa yang diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan pada Rabu (1/10/2025) siang.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis Dinas Kesehatan Kota Banjar per pukul 08.20 WIB, total jumlah korban yang tercatat sebagai penderita mencapai 79 orang.
Dari angka tersebut, 37 siswa dinyatakan telah dipulangkan, sementara 41 lainnya masih harus tinggal di ruang perawatan untuk observasi dan penanganan lebih lanjut. Gejala yang dialami korban antara lain sesak napas, mual-mual, dan pusing kepala.
Baca Juga:Kasus Keracunan Kian Marak, Cimahi Jaga Ketat Penyaluran Program MBGPemprov Jabar Bentuk Satgas Pengawasan Program MBG, Pakar: Bisa Efisien, Tapi Berisiko Tidak Optimal
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, H. Saefuddin, mengonfirmasi data sebaran pasien. Rinciannya menunjukkan RSUD Banjar menangani 32 pasien, dengan 5 orang masih dirawat dan 27 telah pulang. Rumah Sakit Mitra Idaman merawat 16 pasien, di mana 7 orang masih menjalani perawatan dan 9 orang sudah diperbolehkan pulang.
Sementara itu, situasi paling serius terjadi di RS Patroman, di mana seluruh 28 siswa yang dirujuk ke sana masih harus dirawat dan belum ada yang dipulangkan. Selain itu, satu pasien sempat ditangani di Klinik PKU Muhammadiyah dan telah pulang, serta satu pasien lagi masih diobservasi di Puskesmas Pataruman 1.
Menanggapi kejadian yang diduga sebagai Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) ini, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas. Pada hari yang sama dengan kejadian, Rabu (1/10/2025), BGN telah mengeluarkan Surat Keputusan resmi bernomor 556/D.TWS/10/2025 yang memerintahkan penghentian sementara operasional Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menyuplai makanan ke sekolah tersebut.
Surat yang ditandatangani oleh Albettus Dony Dewantoro, atas nama Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, tersebut dikeluarkan berdasarkan beberapa pertimbangan. Dasar pemberhentian operasional ini antara lain laporan pengaduan dari Kepala SPPG Kota Banjar sendiri, hasil investigasi singkat di lapangan oleh koordinator regional Jawa Barat, serta pertimbangan pimpinan dan staf BGN terkait potensi KLB.
Dalam surat itu ditegaskan bahwa penghentian operasional ini bersifat sementara dan berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian untuk memfasilitasi proses investigasi mendalam dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium resmi dari Dinas Kesehatan setempat dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tembusan surat ini juga dikirimkan kepada seluruh pimpinan utama BGN, menunjukkan keseriusan penanganan kasus ini di tingkat pusat.