Menurut Grandy, Muktamar akhir September ini adalah momen terakhir bagi PPP untuk menyelamatkan diri dari kepunahan politik. Jika partai kembali memilih figur yang sama atau orang-orang yang masih satu lingkaran dengan kegagalan kemarin, maka PPP akan semakin sulit pulih.
“Saya ingin ingatkan para muktamirin: jangan terjebak dalam politik transaksional dan bagi-bagi kursi. Ini saatnya memilih pemimpin yang memiliki integritas, visi besar, dan rekam jejak memperjuangkan aspirasi umat, bukan sekadar pemimpin darurat yang muncul karena kompromi kekuasaan. PPP tidak boleh dijadikan mainan elite politik,” kata Grandy.
Grandy juga mengingatkan bahwa PPP bukan hanya sekadar partai politik, tetapi simbol perjuangan umat Islam di Indonesia. Mengkhianati amanah itu sama saja dengan mengkhianati sejarah dan pengorbanan para pendiri partai.
Baca Juga:Latihan Kepemimpinan PPP, Modal Bangkit dari Ketiadaan Kursi di ParlemenTak Penuhi Ambang Batas, 10 Parpol Ini Tak Lolos Parlemen
“PPP lahir dari semangat persatuan umat. K.H. Idham Chalid dan para ulama mendirikan partai ini untuk menjaga nilai-nilai keislaman dalam kebangsaan. Jika sekarang PPP hanya dijadikan kendaraan pribadi untuk bertahan hidup secara politik, maka generasi pendiri akan menangis di alam sana,” ujarnya.
Grandy menegaskan akan terus mengawal proses regenerasi kepemimpinan di tubuh PPP, mengajak kader muda dan simpatisan partai untuk bersuara lantang menolak status quo, serta mendorong agar Muktamar menjadi ajang kebangkitan PPP, bukan sekadar formalitas.
“Ini kesempatan terakhir. Jika PPP gagal melakukan reformasi kepemimpinan sekarang, maka jangan salahkan sejarah jika PPP benar-benar menghilang dari peta politik nasional. Dan itu berarti kita, generasi hari ini, gagal menjaga warisan para ulama,” tutup Grandy dengan nada peringatan.