JABAR EKSPRES – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi legawa jika anggaran dana operasionalnya dihapus, tapi menurutnya yang akan rugi adalah masyarakat. Ia menguraikan, gaji dan tunjangan gubernur itu sebesar Rp8,1 juta dalam setiap bulan. Kemudian ada anggaran baju dinas, tapi itu tidak diambil.
“Saya tidak mengambilnya dan mencoretnya anggaran tersebut. Jadi baju dinas Provinsi Gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu melanjutkan, ada lagi yaitu anggaran perjalanan dinas. “Sebelum saya menjabat, gubernur yang terdahulu anggaran per tahun Rp1,5 miliar. Kemudian setelah menjabat, saya turunkan menjadi Rp750 juta. Dan sekarang di perubahan APBD tahun 2025, anggaran perjalanan dinasnya diturunkan lagi Rp100 juta, ” katanya.
Baca Juga:Mahasiswa Desak Kebebasan Berpendapat, Dedi Mulyadi: Kalau Tak Bersalah DibebaskanDedi Mulyadi dan Pimpinan DPRD Tegaskan Terbuka untuk Menerima Aspirasi Masa Demo
Selain itu, ada lagi berupa dana operasional. Nilainya adalah 0,15 persen dari pendapatan asli daerah. Sehingga ketemu angka Rp28 miliar.
“Itu kemudian dibagi dua, Gubernur dan Wakil Gubernur. Gubernur 75 persen dan Wakil Gubernur 25 persen,” katanya.
Menurut KDM, anggaran itu juga digunakan untuk rakyat. “Misalnya ada orang sakit di rumah sakit, saya bayarin. Ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit, biaya angkutannya saya bayarin. Ada sekolah-sekolah yang perlu tambahan untuk ngecet, saya beri. Kemudian ada orang yang rumahnya roboh, saya kasih. Ada jalan-jalan desa yang jelek, saya bantu, ” cetusnya.
Dia mengklaim bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. “Tapi kalau ditanya biaya operasional dihapus, saya bersedia,” katanya.
Namun menurut KDM, jika dana operasional itu dihapus maka yang rugi adalah masyarakat juga. Karena jika nanti ada yang meminta bantuan kepada gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak belum bisa terbantu, karena belum teranggarkan di APBD.
“Nanti saya hanya mengandalkan biaya dari YouTube saja,” cetusnya.
Menurut KDM, tindakan itu justru akan merugikan banyak orang. “Secara personaliti saya tidak ada masalah apapun. Kalau memang itu sebuah keharusan dihapuskan. Nah, tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga, yang akan dirugikan adalah masyarakat,” katanya. (son)