JABAR EKSPRES – Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar kembali menyampaikan sejumlah aspirasi kritis kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar. Berbagai isu strategis, mulai dari kondisi jalan yang rusak, alokasi anggaran pemeliharaan, dan pengelolaan APBD menjadi bahan sorotan.
Namun, yang paling mengemuka dalam audiensi terbaru adalah persoalan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, khususnya rencana pengadaan tiga unit mobil dinas untuk pejabat yang dinilai tidak tepat guna ditengah kondisi keuangan yang sedang ‘ripuh‘.
Audiensi tersebut digelar Senin (8/9/2025) di ruang kerja Wakil Wali Kota Banjar Supriana. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar serta sejumlah kepala dinas ini menjadi ajang bagi POSNU untuk menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai skala prioritas pembangunan daerah.
Baca Juga:Situasi Kondusif, Sekda Kabupaten Bogor Sebut Mobil Dinas Masih Bisa DigunakanSoal Mobil Dinas Ditilang karna Gunakan Plat Nomor Hitam, Bappenda Kabupaten Bogor Buka Suara!
Muhlison, selaku Pembina POSNU Kota Banjar, menegaskan bahwa pertemuan ini difokuskan untuk membahas tata kelola anggaran yang dinilai belum berpihak pada kepentingan publik.
“Pertama, kami menolak rencana pembelian tiga unit mobil dinas senilai Rp2 miliar pada tahun 2026. Kami juga menyoroti anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk fasilitasi tamu Setda serta anggaran rapat konsultasi SKPD yang mencapai Rp2,1 miliar. Ini adalah bentuk pemborosan yang tidak dapat dibenarkan,” tegas Muhlison dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Muhlison mendesak adanya reposisi atau penggeseran anggaran APBD 2026 untuk sektor yang lebih mendesak, khususnya infrastruktur jalan. Selama ini, Pemkot kerap beralasan tidak memiliki anggaran untuk perbaikan jalan, padahal alokasinya hanya sekitar Rp4 miliar.
“Kami ingin tahun depan ada pergeseran yang signifikan untuk infrastruktur jalan. Masyarakat sudah terlalu lama menderita dengan jalan yang rusak,” ujarnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada anggaran untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). POSNU mempertanyakan alokasi tunjangan anggota DPRD yang masih sekitar Rp4 miliar, yang seharusnya bisa diefisiensikan. Selain itu, program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada tahun 2026 nilainya mencapai Rp7,9 miliar.
“Kalau seperti ini, saya berpikir ini desain agar Banjar tidak maju. Perlu ada pandangan kritis soal pengelolaan keuangan APBD ini,” kritik Muhlison.