JABAR EKSPRES – Kondisi sarana dan prasarana (sarpras) di pos pemadam kebakaran (Damkar) wilayah Cililin dan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat (KBB), memprihatinkan.
Minimnya fasilitas dasar penyelamatan serta keterbatasan jumlah personel membuat pelayanan kepada masyarakat dinilai belum optimal. Temuan ini mencuat saat Komisi I DPRD KBB melakukan monitoring kewilayahan sekaligus kunjungan langsung ke dua pos Damkar di wilayah selatan Bandung Barat.
Di lapangan, anggota dewan menemukan banyak keluhan dan aspirasi, baik dari petugas Damkar maupun masyarakat. Mulai dari peralatan pemadam yang tidak memadai, kendaraan operasional yang terbatas, hingga fasilitas pendukung yang minim. Padahal, dua wilayah ini dikenal rawan bencana, baik kebakaran pemukiman maupun potensi bencana alam seperti banjir dan longsor.
Baca Juga:Wali Kota Cimahi Peringatkan Warga Usai Kebakaran Gudang Hebat di Jalan KolmasPuntung Rokok Picu Kebakaran Rumah di Cimahi, Kerugian Capai Puluhan Juta
“Kami melihat langsung kondisi di lapangan. Banyak aspirasi yang harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait kelengkapan alat penyelamatan di pos Damkar,” kata Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi saat dikonfirmasi, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, pelayanan dasar seperti penanggulangan kebakaran dan kesiapsiagaan bencana merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.
“Hal ini penting bukan hanya untuk penanggulangan kebakaran, tetapi juga sebagai bagian dari mitigasi bencana yang lebih luas,” katanya.
Ia menilai, lemahnya kesiapan sarana dan personel berpotensi memperbesar risiko korban jiwa maupun kerugian materiil saat bencana terjadi. Karena itu, Sandi menekankan pentingnya langkah preventif yang terencana dan berkesinambungan, bukan sekadar tindakan darurat setelah musibah datang.
“Kita tidak bisa hanya menunggu bencana terjadi. Pemerintah daerah bersama DPRD harus membangun sistem mitigasi yang kuat. Anggaran harus diprioritaskan, personel diperkuat melalui pelatihan, dan alat-alat penyelamatan dipastikan dalam kondisi siap pakai. Tanpa itu semua, masyarakat tetap dalam posisi rentan,” tegasnya.
Kritik juga diarahkan pada lemahnya perhatian pemerintah daerah dalam memprioritaskan aspek keselamatan publik. Sandi menilai, kebutuhan dasar seperti Damkar seharusnya menjadi salah satu fokus utama pembangunan, sejajar dengan bidang pendidikan dan kesehatan.
“Sayangnya, alokasi anggaran untuk sektor kebencanaan seringkali masih minim dibanding kebutuhan riil di lapangan,” katanya.