Wahyu juga menekankan bahwa kondisi fisik gedung saat ini semakin mengkhawatirkan. Selain tidak ramah disabilitas, sejumlah bagian bangunan juga sudah mengalami kerusakan serius.
“Air sering kosong, instalasi bypass dipasang di luar tembok yang jelas tidak bagus. Kursi, lantai, dinding, atap, banyak yang bocor. Jadi memang sudah tidak layak. Hanya saja, soal prioritas apakah renovasi ringan atau total, itu nanti masih akan dibahas lagi,” jelasnya.
Ia juga membuka opsi bahwa jika renovasi dilakukan secara menyeluruh, aktivitas dewan terpaksa dipindahkan sementara ke lokasi lain. Namun, jika hanya renovasi sebagian, sebagian ruangan masih bisa digunakan untuk kegiatan rapat.
Baca Juga:Gedung DPRD Cimahi Akan Direnovasi Total, Anggaran Diperkirakan Capai Rp50 Miliar! Pelayanan Kesehatan Dipertanyakan, DPRD Cimahi Warning RSUD Cibabat soal Diskriminasi
“Kalau renovasinya total tentu harus pindah sementara. Tapi kalau sebagian kecil, kita masih bisa memanfaatkan ruangan yang ada,” kata Wahyu.
Meski demikian, ia memastikan bahwa rencana renovasi belum akan dieksekusi pada tahun ini. “Kemungkinan besar bukan tahun ini, melainkan tahun depan. Kita akan lihat lagi bagaimana kekuatan anggaran,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi, Rika Lis Indarti, menyampaikan pandangan yang lebih hati-hati. Menurutnya, tahap saat ini baru sebatas Detail Engineering Design (DED) sehingga belum bisa dipastikan kapan realisasi pembangunan akan dilakukan.
“Kalau realisasi belum, karena ini masih berupa DED. Dan DED itu belum tentu langsung dilaksanakan, kapan pun kita juga belum tahu. Dengan angka sebesar itu, saya kira tidak mungkin bisa langsung direalisasikan,” jelas Rika.
Meski mengakui banyak bagian gedung yang membutuhkan renovasi, Rika menilai prioritas anggaran perlu mempertimbangkan sektor lain yang lebih mendesak.
“Kalau untuk pembangunannya saya mendukung, karena memang gedung dewan banyak yang harus diperbaiki. Tetapi untuk saat ini, menurut saya belum tepat. Anggaran sebesar itu sebaiknya bisa dialihkan dulu untuk pembangunan sekolah, yang juga mendesak untuk masyarakat. Tapi kalau memang harus dibangun, ya mungkin bisa, hanya saja waktunya harus dipertimbangkan,” tegas politisi Fraksi PKS itu.
Dengan kondisi ini, polemik renovasi gedung DPRD Cimahi terus menjadi perbincangan. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kelayakan dan aksesibilitas fasilitas legislatif. Di sisi lain, keterbatasan fiskal dan prioritas pembangunan di sektor pendidikan maupun pelayanan publik lainnya membuat rencana renovasi harus dipertimbangkan matang-matang. (Mong)
