JABAR EKSPRES – Rencana renovasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Isu ini dinilai mendesak mengingat kondisi fisik gedung yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. Namun, besaran anggaran yang diperkirakan mencapai Rp47 miliar menjadi persoalan krusial di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, menegaskan bahwa urgensi renovasi tidak semata persoalan estetika, melainkan menyangkut aksesibilitas dan kelayakan fasilitas publik, khususnya bagi kelompok rentan.
“Gedung DPRD yang sekarang masih berdiri itu memang tidak layak disabilitas, tidak layak juga bagi orang tua atau lansia. Saya masih ingat betul almarhum Pak Ali Hasan saat harus naik ke lantai 2 untuk rapat paripurna, beliau kesulitan sekali. Hingga saat ini, penyandang disabilitas pun tidak bisa mengakses ruang paripurna,” ungkap Wahyu saat ditemui awak media di Cimahi, Kamis (28/8/2025).
Baca Juga:Gedung DPRD Cimahi Akan Direnovasi Total, Anggaran Diperkirakan Capai Rp50 Miliar! Pelayanan Kesehatan Dipertanyakan, DPRD Cimahi Warning RSUD Cibabat soal Diskriminasi
Ia menjelaskan bahwa gagasan renovasi ini sesungguhnya sudah dibahas sejak periode DPRD sebelumnya, yakni 2019–2024, dalam kerangka Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Rencana itu kemudian masuk dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) periode 2024–2029.
Namun, persoalan terbesar kini ada pada pembiayaan. Wahyu mengakui bahwa kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Dari perkiraan awal Rp47 miliar, skema pembiayaan kemungkinan besar harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu program prioritas lain di Pemerintah Kota Cimahi.
“Kita melihat postur anggaran kita memang terbatas. Jadi, rencana ini bisa saja dijalankan bertahap. Bahkan tidak menutup kemungkinan sebagian pembiayaan bisa diambil dari anggaran Sekretariat Dewan (Sekwan) yang setiap tahunnya ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpah). Dengan begitu, program lain di Pemkot tidak terganggu,” katanya.
Selain itu, DPRD juga membuka peluang untuk melobi pemerintah provinsi maupun pusat agar proyek renovasi mendapat kucuran bantuan.
“Semangat awalnya memang kita berharap ada bantuan dari Pemprov atau bahkan dari pusat. Tapi setelah kondisi berubah, kita harus realistis. Semua akan kita pertimbangkan kembali sesuai potensi anggaran yang tersedia,” tambahnya.