JABAR EKSPRES – Stunting masih menjadi salah satu isu yang dianggap serius oleh Komisi V DPRD Jabar, sehingga berharap kasus stunting bisa terus ditekan hingga bats zero atau tuntas.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah menuturkan, dalam perjalanannya upaya penurunan stunting sudah menunjukkan trend positif, tapi kondisi itu tetap perlu didorong guna mencapai hasil maksimal.
“Kami apresiasi penurunannya, tapi tetap perlu kerja keras lagi agar sampai zero stunting,” terangnya, Rabu (20/8).
Baca Juga:Refleksi HUT ke-80 RI, Wali Kota Cimahi Tekankan Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, dan StuntingMenilik Dapur Sehat di Kota Bandung, Dicanangkan Tekan Stunting
Data terbaru misalnya, stunting di Jabar berhasil ditekan, dari 24,5 persen kini menjadi di kisaran 15,4 persen sesuai periode Juni 2025. Capaian ini cukup positif.
“Secara trend memang turun signifikan,” bebernya.
Capaian itu tentunya tidak bisa membuat pemerintah daerah merasa puas, upaya penurunan stunting tetap perlu dilanjutkan.
Politikus PKS itu menerangkan, isu stunting dan gizi buruk ini merupakan isu nasional. Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia tentu memiliki perhatian besar dalam penanganannya.
Masalah stunting termasuk gizi buruk menjadi salah satu fokus utama DPRD Jawa Barat, terkhusus Komisi V yang membidangi sektor kesehatan.
Karena itu, DPRD Jabar juga terus memberi dukungan untuk mensukseskan penanganan stunting tersebut. Salah satunya dengan dukungan anggaran di Perubahan APBD 2025.
Setidaknya ada alokasi anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk Dinas Kesehatan Jabar yang menjadi komando penanganan stunting, porsi anggaran itu diharapkan bisa mendongkrak kinerja Dinas Kesehatan.
Sehingga berbagai upaya menekan stunting bisa berjalan maksimal. “Kami dukung penuh untuk stunting (penanggulangan.red). Anggaran itu bisa dimaksimalkan di lapangan,” cetusnya.
Baca Juga:Menilik Dapur Sehat di Kota Bandung, Dicanangkan Tekan StuntingCegah Stunting, PKK Kabupaten Bandung Canangkan Gerakan Sedekah 1 ASN 1 Kg Telur
Upaya itu bisa beragam, mulai dari pemberian gizi yang tepat dan seimbang, seperti menyediakan makanan sehat untuk ibu hamil, memenuhi kebutuhan gizi anak pada 1.000 hari pertama kehidupan, serta memperkuat peran posyandu.
Perempuan yang akrab disapa Umi Oded itu menambahkan, menurunkan stunting bukan hanya tugas dinas kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan dinas lain. Termasuk lembaga masyarakat, forum warga, dan organisasi kemasyarakatan.
“Jadi tetap perlu kolaborasi,” bebernya.(son)