JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana mulai menguji coba pengalihan atau rerouting trayek angkutan kota (angkot) sebagai bagian dari penataan sistem transportasi publik.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemkot Bandung dalam menyiapkan infrastruktur menuju sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang terintegrasi dan modern.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Rasdian, menjelaskan bahwa meskipun belum ada penghapusan resmi trayek angkot, arah kebijakan ke depan memang memungkinkan adanya pengurangan jumlah trayek atau perubahan pola layanan seiring dengan hadirnya moda transportasi baru seperti BRT.
Baca Juga:Program “Bandung Caang Utama” Targetkan 21 Ribu PJU Baru, Nilai Investasi Capai Rp426,8 MiliarRI Siap Borong Migas dari AS! Airlangga: Sesuai Kebutuhan!
“Saat ini ada 39 trayek angkot di Kota Bandung. Kita belum bicara penghapusan, karena ada regulasi yang mengatur itu. Tapi seiring perkembangan zaman, dan usia kendaraan yang banyak di atas 10 tahun, tentu ada kebutuhan untuk penyesuaian sistem angkutan,” kata Rasdian, Rabu (23/7).
Sebagai tahap awal, tahun ini Pemkot Bandung melakukan uji coba rerouting terhadap enam trayek angkot, dengan tujuan menemukan pola rute baru yang lebih efisien dan mendukung integrasi sistem transportasi yang sedang disiapkan.
Rute-rute ini di antaranya berada di kawasan Cicaheum, Cibereum, dan jalur-jalur yang potensial bersinggungan dengan koridor BRT.
“Sekarang kita fokus dulu ke rerouting. Dari 39 trayek, kita uji coba 6 dulu. Ini anggarannya memang baru cukup untuk enam trayek. Nanti akan dilanjutkan lagi tahun depan, tergantung hasil evaluasinya,” tambahnya.
Rasdian menegaskan bahwa proses rerouting ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari organisasi angkutan hingga perwakilan sopir, agar proses berjalan dengan sosialisasi yang baik dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.
Rencana integrasi transportasi ini juga berkaitan erat dengan pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung. Saat ini, Pemkot Bandung masih menunggu hasil kajian akhir dari World Bank yang akan menentukan model integrasi, bentuk subsidi, dan skema operasional BRT tersebut.
“Kajian dari World Bank sedang kami tunggu. Di dalamnya akan terlihat apakah skemanya rerouting, PIDR (Public Infrastructure Development and Reform), atau yang lain. Termasuk juga bentuk subsidi apakah berupa BBM, atau yang lain,” ujar Rasdian.