Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menyiapkan skema pembangunan gorong-gorong baru yang akan dibuat paralel dengan infrastruktur yang ada saat ini. Namun proyek ini diperkirakan tidak bisa selesai dalam waktu singkat karena keterbatasan anggaran.
“Kita akan lakukan secara bertahap. Ya, butuh waktu sekitar dua tahun untuk benar-benar membereskan fondasinya, termasuk sistem drainasenya,” kata Farhan.
Sementara itu, disinggung soal isu pembongkaran yang sebelumnya pernah dilontarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Teras Cihampelas disebut Farhan sebagai wacana yang masih bersifat hukum dan belum menjadi agenda kebijakan.
Baca Juga:Rumah di Cibabat Rusak Akibat Tanah Bergerak, BPBD Tegaskan Masuk Golongan LongsorLatihan Kepemimpinan PPP, Modal Bangkit dari Ketiadaan Kursi di Parlemen
Ia menyatakan bahwa jika ada kajian hukum dan analisis lingkungan yang menyimpulkan bahwa keberadaan Teras Cihampelas lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat, maka Pemerintah Kota siap terbuka terhadap berbagai opsi. Namun hingga saat ini, belum ada kajian komprehensif yang menunjukkan hal tersebut.
“Kalau memang ada dasar hukum dan analisis lingkungan yang kuat, ya kita harus terbuka. Tapi jangan diselesaikan terburu-buru. Saya belum melihat kajian kuat untuk itu. Jadi fokus kami sekarang adalah memperbaiki,” tegasnya.
Teras Cihampelas pernah menjadi model revitalisasi kota yang dilirik oleh daerah lain. Namun seiring waktu, perawatan yang kurang maksimal, tantangan lingkungan, dan perubahan pola wisata membuat tempat ini tidak seramai dulu.
Meski begitu, Farhan optimistis bahwa dengan pembenahan yang tepat dan manajemen yang profesional, Teras Cihampelas bisa kembali menjadi ikon kota yang membanggakan.
Pemkot Bandung juga menyampaikan bahwa selain perbaikan fisik, diperlukan pendekatan sosial dan partisipatif agar masyarakat sekitar, pelaku UMKM, dan wisatawan bisa kembali merasa nyaman dan aman beraktivitas di kawasan tersebut. (Dam)